KPU Mentahkan Rekomendasi Bawaslu, Nelson Tidak Terbukti Melakukan Pelanggaran

KPU Mentahkan Rekomendasi Bawaslu, Nelson Tidak Terbukti Melakukan Pelanggaran

GOSULUT.ID - Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo terhadap calon Bupati petahana Nelson Pomalingo yang diduga melakukan pelanggaran administrasi ternyata tidak terpenuhi atau tak terbukti.

Hal ini disampaikan Ketua KPU Kabupaten Gorontalo, Rasyid Syaiu kepada wartawan usai menggelar rapat pleno terkait rekomendasi Bawaslu.

Ia mengatakan, semua dugaan pelanggaran administrasi ditujukan pada Sang Petahana Calon Bupati, Nelson Pomalingo pasal 71 ayat 3 undang-undang 10 tahun 2016. Terkait dugaan penggunaan kewenangan program serta kegiatan yang menguntungkan dilakukan petahana tidak terpenuhi.

Dimana lanjut Rasyid, pasal 71 ayat (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang  menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

"Apalagi program serta kegiatan yang dilakukan oleh bupati selaku petahana, bukan untuk kepentingan dalam pemenangan dirinya maju sebagai calon. Namun dalam rangka penanggulangan Covid -19 serta pemulihan ekonomi di daerah," kata Rasyid Syaiu.

Untuk itu, setelah dilakukan pendalaman, tentang dokumen rekomendasi dari Bawaslu Kabgor serta meminta keterangan terlapor, pelapor, para saksi, dan pendapat para ahli.

"Maka tidak ada keterangan yang dapat membenarkan, adanya sebuah arahan dalam program itu, guna mengajak dalam pemilihan. Sehingga calon Bupati Nelson Pomalingo tidak terbukti melakukan pelanggaran," ucap Rasyid Syaiu.

Editor: Harso Utiarahman