KPK Harus Berani, Fanly Katili : Tangkap Dan Adili Dalang Intelektual Di Balik Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo

KPK Harus Berani, Fanly Katili : Tangkap Dan Adili Dalang Intelektual Di Balik Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo

Liputan Wartawan : Alwin Ibrahim

Editor : Mnunu Tangguda

 

 

 

 

 

www.gosulut.id - Limboto - Ketua Studi Pancasila dan Konstitusi (SPASI) Fakultas Hukum Unisan Fanly KatiLi soroti beberapa kasus yang ditangani Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

Menurutnya, Kasus Korupsi yang Menjadi prioritas oleh Pihak Kejaksaan Tinggi Gorontalo, tidak hanya kasus GORR semata. Namun dari beberapa jumlah Kasus Korupsi yang pernah dirilis oleh Kejaksaan, ada beberapa Kasus besar yang jadi konsentrasi utama oleh pihak Kejaksaan diantaranya, Pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo, Bansos dan BBR Boalemo.

" Pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo harusnya menjadi skala prioritas dalam penyelesaian jauh sebelum Kejati Firdaus Dewilmar pindah ke Makasar. Karna masalah Kantor DPRD, merupakan salah satu prioritas utama pihak kajati, sebab jelas terlihat ada gedung yang tidak selesai pekerjaannya, selama bertahun-tahun, nyata kini telah terdapat unsur kerugian negara berdasarkan hasil Audit investigasi BPK, "ujar Fanly Katili saat bertemu para kuli tinta, selasa (20/8).

Fanly Katili menerangkan bahwa, dalam berbagai berita media cetak dan online mengatakan, kasus Pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo yang Makrak itu, akan di limpahkan ke pengadilan. Namun ironisnya, selain beberapa tersangka yang kini sudah beralih menjadi Saksi.

" Ada beberapa hal yang terkesan  mengganjal. Dimana berdasarkan Hasil Audit BPK menyatakan telah terjadi Kerugian negara sekitar 1.6 M Lebih. Dan menurut Hasil audit BPK, ada dua orang yg paling bertanggung jawab Penuh dalam pembangunan Proyek ini,  yakni DBA dan ZH yg masing-masing keduanya adalah Mantan Bupati Gorontalo dan direktur  PT. Zanur Prima Jaya, Namun keduanya hingga saat ini masih dalam kapasitas sebatas saksi," Sambungnya.

Fanly Katili mengatakan, bahwa perlu diingat unsur korupsi itu ada pada penyelenggara negara. Nah siapa saja yang menjadi Penyelenggara negara. Berdasarkan amanat  UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara  yang Bersih dan Bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme. Pasal 2 telah dinyatakan salah satunya adalah Kepala daerah. Secara Implisit dalam sistem pemerintahan bahwa unsur penyelenggara Negara berada hingga ke tingkatan Sekda.

"Menjadi pertanyaan adalah mengapa dalam kasus Pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo ini hanya para Pelaksana teknis dalam penyelenggara Proyek yg ditetapkan sebagai Tersangka, pertanyaan kemudian muncul lalu bagaimana dgn Hasil Audit BPK yang secara gamblang mengungkap, bahwa orang yang Paling Bertanggung Jawab dalam Pelaksanaan Proyek ini adalah DBA dan ZH," Tambahnya.

Fanly Katily menyatakan, kasus ini sudah lama dilimpahkan. Karna hasil Audit BPK telah keluar sejak tahun 2007. Dan harusnya juga Kajati Gorontalo sudah mampu mengungkap siapa AKTOR UTAMA yang sebenarnya paling bertanggung jawab pada kasus ini berdasarkan Hasil Audit Investigasi BPK: No. LAP-2377/PW18/5/2007,  Tanggal 23 Agustus 2007. Panitia yang kini dijadikan sebagai Tersangka kemungkinan bukanlah sebagai pelaku utama dalam kasus Pembangunan Kantor DPRD ini. 

" Harusnya Kajati mampu mengungkap aliran dana yang mengalir dari pihak satu ke pihak yang lain itu, dari siapa dan untuk siapa. Pertanyaannya, Mungkinkah para panitia yang kini dijadikan tersangka tersebut mempunyai kemampuan untuk melakukan hal-hal2 yang melawan hukum. Jikapun mereka punya kemampuan, tapi yg perlu di ingat adalah mereka bukanlah masuk dalam kategori sebagai Penyelenggara Negara, namun hanya sebatas pihak yang terkait. Yang masuk dalam Penyelenggara negara sesungguhnya adalah Kepala daerah yang notabenenya sebagai bupati," tegas Fanly Katili.
Terakhir, Fanly Katili menuturkan bahwa Kasus GORR yang kini berhasil menetapkan 4 orang tersangka. Namun Kasus Pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo, belum ada progres sampai dengan saat ini, ini adalah dua Contoh Kasus begitu unik ditangani oleh Kejati Gorontalo.

" Kasus GORR yang kini belum ada Hasil Audit BPK dengan jumlah Kerugian Negara yang belum Pasti, sudah ada penetapan tersangkanya. Sedangkan untuk Kasus Pembangunan Kantor DPRD kabupaten Gorontalo yang telah mempunyai hasil audit Investigasi BPK sejak tahun 2007 sampai hari ini belum mampu menyeret Aktor Intelektual sebagai tersangka yang Sebenarnya Bertanggung jawab dalam kasus yang berbandrol sekitar 14 Milyar ini, " kata Fanly Katili di hadapan para wartawan.***