KPK Harus Ambil Alih Semua Kasus Di Kejaksaan Tinggi Gorontalo

KPK Harus Ambil Alih Semua Kasus Di Kejaksaan Tinggi Gorontalo

GoSulut.Id - Limboto - Dalam dialog yang di gelar di Noura (s) Home terkait pemerintahan Gubernur Rusli Habibie dan Wagub Idris Rahim dalam tujuh tahun kepemimpinan mereka, di hadiri oleh Kapolda Gorontalo dan Kejati Gorontalo, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Danrem Gorontalo, Tokoh Masyarakat , Lsm, Mahasiswa, Para Pemangku kepentingan lain-nya, minggu (30/12).

Dalam dialog yang cukup menarik perhatian masyarakat, sebab Live TVRI, RRI dan radio Pemerintah Provinsi Gorontalo serta awak media online.

Kejati Gorontalo  Dr. Firdaus Dewilmar harus segera menuntas-kan segala persoalan kasus  Gorontalo Outer Ring Road, jangan berlarut larut, sebab bisa mengangu proses semangat membangun pemerintahan di daerah ini, khusus pemerintah Provinsi Gorontalo yang sedang gencar gencar dalam melakukan berbagai kebijakan di rasakan rakyat manfaat-nya, ungkap Nasir Tongkodu.

Dalam kesempatan itu, ada salah seorang mahasiswa yang hadir, mempertanyakan langsung pada Kejati Gorontalo, kasus bansos yang melibatkan Bupati Bone Bolango, sudah sejauh mana prosesnya.

Kemudian dalam kesempatan dialog itu, moderator memberi kesempatan dari unsur pers yang ingin bertanya. Media GoSulut.Id mempertanyakan semua kasus terkait yang sampai saat ini, belum selesai, terutama kasus pembangunan kantor DPRD Kabupaten Gorontalo yang mangkrak, tak pernah kunjung selesai, ada apa sebetulnya.      

Dengan santai dan bijaksana Kejati Dr. Firdaus Dewilmar menjawab semua pertanyaan, kasus sedang berjalan dan tinggal menghitung kerugian negara yang akan di lakukan oleh BPKP.

Nanti di lihat aja, proses kedepan seperti apa, yakin semua persoalan akan selesai, semua berkas sudah rampung. Kemudian, kami sangat hati hati, dalam mengambil kesimpulan, sebab semua menyangkut nasib manusia.

Secara terpisah pemerhati korupsi dari Lsm Gempur Provinsi Gorontalo, menangapi berbagai kasus korupsi yang berlarut larut dan seakan menjadi trend topic hanya GORR dan Bansos.

”Tapi bagimana kasus pembangunan kantor DPRD Kabupaten Gorontalo yang mangkrak, sudah bertahun tahun, tak pernah kunjung selesai, bahkan setiap pergantian kejati semua di buka lagi, ada apa ini”Ucap Ufan Bobihoe melalui telpon redaksi www.gosulut.id, selasa (1/1)

Perlu di ingat, pembangunan kantor DPRD beserta perumahan-nya telah menelan anggaran cukup besar, semua itu uang rakyat yang rugi percuma dan bangunannya sangat memprihatin-kan.

Malah perumahan para wakil rakyat salah peruntukan, sebab yang menempati sekarang, hanya para pns,bukan wakil rakyat, apakah hal ini hanya di biarkan.

”Pesoalan yang sudah nyata nyata aja, sulit selesai, bagaimana penanganan kasus lebih besar lagi” Ujar Ufan Bobihoe.    

Jika demikian, KPK harus mengambil alih semua kasus yang sedang di tangani oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo, jangan sampai ada yang tercecer. (Mnt-Kolonglangit)