KPK Di Minta Awasi Jalannya Kasus GORR Di Kejaksaan Tinggi Gorontalo

KPK Di Minta Awasi Jalannya Kasus GORR Di Kejaksaan Tinggi Gorontalo
KPK Di Minta Awasi Jalannya Kasus GORR Di Kejaksaan Tinggi Gorontalo

Gorontalo – gosulut.id - Dugaan korupsi pembebasan lahan  GORR dengan plat form dana senilai 115 milyar, tapi jebol  capai 80 % mulai diungkap Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo  Dr. Firdaus Dewilmar. Mendengar pernyataan Firdaus Dewilmar, para wartawan mempertanyakan  hitungan  hingga terdapat kisaran 80 persen kerugian negara dari anggaran pengadaan tanah GORR sebesar 115 milyar  dari mana?

Secara tegas Wilmar mengatakan, hitungan perkiraan kerugian Negara yang di dalami penyidik didasarkan dalam penerima ganti rugi. Diduga 80 %  penerima hak ganti rugi namanya berubah, ada apa sebetulnya.

“Maka penyidik terus mendalami titik persoalan yang menjadi dugaan penyimpangan terhadap kasus ini, kenapa terjadi perubahan demikian, padahal dalam kesepakatan saat konsultasi publik dengan memberitahukan pada masyarakat yang merasa menguasai tanah negara, supaya bisa beritikad baik” Kata Firdaus Dewilmar di hadapan para jurnalis di halaman Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo, setelah usai pemeriksaan pada Wagub Gorontalo Idris Rahim, Mantan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Rustam Akili, Mantan Bupati David Bobihoe dan Mantan Asisten I Anis Naki  Selasa (13/11/).

Dalam Pernyataanya di hadapan para awak media Kejati Provinsi Gorontalo Dr Firdaus Dewilmar, seharunya seorang pejabat yang telah di percayakan menjadi Kuasa Penguna Anggaran” KPA” harus teliti dalam memperifikasi semua dokumen-dokumen sebelum melakukan pembayaran. Kenyataannya, dokumen perencanaan dan dokumen pengadaan  saat dilakukan pembayaran diduga telah terjadi perbedaan.

Lebih menarik, jalan lingkar yang menjadi solusi kemacetan,  ada hutan lindung dan kawasan PPIB tak bisa di lakukaan pembangunan, jika belum ada ketetapan alih fungsi dan pinjam pakai melalui persetujuan dari Menteri Kehutanan dan Menteri Kelautan, sebab masuk dalam daerah pesisir dan kawasan pulau-pulau.

Kajati Gorontalo Firdaus Dewilmar menambahkan dihadapan para awak media, siapa melakukan penyimpangan dalam kasus ini, maka pasti akan jadi tersangka. Kami juga sudah berkordinasi dengan Komisi Perberantasan Korupsi”KPK” terkait kasus yang berbandrol 115 Milyar.

Secara terpisah setelah usai pemeriksaan di kejati, mantan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Rustam Akili mengatakan, dalam persoalan ini jangan hanya anak buah jadi korban, lihat daerah lain, pasti pimpinan yang langsung bertangung jawab, tidak ada anak buah salah, karena mereka hanya menjalankan perintah.   Maka setelah Wakil Gubernur dan pejabat lainnya di periksa, pihak kejaksaan harus segera memeriksa Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam persoalan GORR.   

Menangapi persoalan yang lagi ramai di bicarakan di Provinsi Gorontalo, Ketua Lsm SPAK Tomy Duke mengatakan terkait persoalan GORR yang saat ini telah bergulir di Kejati Gorontalo, semua pihak harus menghormati proses ini dan mari bersama sama kawal penegakan kasus kasus korupsi di daerah dengan mengedapankan asas praduga. Tentang dugaan kerugian negara, wajibnya nanti dihitung oleh BPKP, jangan hanya main prediksi atau hitung hitungan dalam pendapat kebenaran pribadi masing masing.

Berbeda lagi dengan pernyataan salah satu tokoh masyarakat pengiat Anti Korupsi Provinsi Gorontalo Hi Ufan Bobihoe  saat di mintai tangapannya melalui Via Telpon  menyatakan, pihak Kejaksaan Tinggi segera menuntaskan segala persoalan kasus korupsi di Gorontalo, jangan membiarkan prosesnya hanya berlarut larut tanpa ada kepastian hukum. Terkait GORR, kejaksaan harus berani memeriksa Gubernur Gorontalo untuk lebih mendalami persoalan ini, biar semua terang benderang.

”Persoalan GORR yang berbandrol 115 Milyar untuk pembebasan lahan diduga terjadi penyimpangan, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi ”KPK” harus terus mengawasi jalannya pengungkapan kasus tersebut, jangan sampai dalam penetapan tersangka ada yang tercecer”, Ujar Ufan Bobihoe. (MnT-Kolonglangit)