Komisi III Pertanyakan Langsung Di BNPB Pusat Terkait Anggaran 2019

Komisi III Pertanyakan Langsung Di BNPB Pusat Terkait Anggaran 2019

Laporan Wartawan www.gosulut.id,  Maman Ntoma

 

GoSulut.Id - Limboto - Sejak 2017 s/d 2018 Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo terus mendapat kucuran dana terkait Desa Tangguh Bencana “DESTANA” dari BNPB Pusat, namun di tahun  2019, pemerintah pusat telah meniadakan untuk tahun ini.

Mendengar hal itu, Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo berkunjung ke Badan Nasional Penangulangan Bencana Pusat, guna   mempertanyakan, kenapa di tahun 2019 pihak Badan Penangulangan Bencana Daerah, tak mendapat kucuran anggaran dari BNPB Pusat, terkait tentang Desa Siap Tanggap Bencana ”DESTANA” di tahun 2019.

”Keberhasilan pemerintah daerah terkait tentang Program Pemerintah Pusat melalui Kantor Badan Penangulangan Bencana Daerah “BPBD” Kabupaten Gorontalo, tentang Desa Siap Tanggap Bencana ”DESTANA” yang sukses dalam menjabar-kan  maksud dari program itu” Ungkap Anggota Komisi III Guntur Thalib.

Maka ke-depan BNPB Pusat akan menjadi-kan Kabupaten Gorontalo sebuah daerah percontohan, bagi daerah daerah di Indonesia yang nanti-nya ingin belajar terkait program DESTANA.

”Karena daerah kita, mampu menjabar-kan maksud program DESTANA sesuai yang di harap-kan oleh pemerintah pusat, terkait program itu” Jelas Guntur Thalib.

Kedepan nantinya, Program DESTANA akan masuk lebih spesipik lagi program-nya, pada Desa Desa pesisir Pantai dan Desa Desa Pegunungan yang rawan bencana, sehingga Kabupaten Gorontalo memiliki modal besar dalam program ini dari Badan Nasional Penangulangan Bencana Pusat.

Dalam kunjungan Komisi III ke Jakarta, kemudian keterkaitan dengan sistim pengelolaan pasar yang baik dan benar, kami juga menyempat-kan berkunjung di PD Pasar Senin.

Ada hal sangat menarik sekali terkait sistim pengelolaan pasar, paling penting kesunguhan kita semua untuk memperbaiki dan maju bersama untuk kepentingan semua pihak dan saling menaatinya.  

”Mengelolah pasar tak semudah yang di bayang-kan oleh kita semua, sebab masalah di dalam-nya begitu rumit, tapi kunci-nya pada kesepakatan awal saja, kemudian sangsi harus jelas, baik pengelola pasar dengan pemerintah daerah dan penguna, paling utama payung hukumnya biar semua nyaman” Ujar pengelolah pasar seperti di sampaikan Guntur Thalib dalam kunjungan komisi III.***