Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Ingatkan Bupati Nelson Pomalingo

Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Ingatkan Bupati Nelson Pomalingo

GOSULUT – KOTA LIMBOTO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo mengingatkan Bupati Nelson Pomalingo untuk tidak melakukan mutasi pejabat di lingkungannya.Terhitung sejak 8 Januari 2020 sampai dengan akhir masa jabatan, Senin (06/01/2020).

Larangan ini diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, hal ini juga menyusul surat yang yang telah 2 kali disampaikan sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 71 UU Nomor 10 tahun 2016, Kepala daerah dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati peserta Pilkada, sampai akhir masa jabatannya.

Kepada Humas Bawaslu Koordinator Divisi Pengawasan, Pencegahan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Alexander Kaaba,ST mengataakan, bahwa telah menyampaikan surat kepada Bupati Gorontalo, hal ini dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran terhadap pasal 71 UU 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/ Wali Kota.

" Pasal itu, menyebutkan larangan Kepala daerah melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal  penetapan pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati peserta Pilkada, sampai akhir masa jabatan, penggantian pejabat baru dapat dilakukan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri,”kata Alexander Kaaba.

Senada di sampaikan Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Bawaslu Moh. Fadjri Arsyad,S.Pd menegaskan, ada sanksi jika aturan pada Pasal 71 UU 10 tahun 2016 tersebut jika dilanggar Kepala Daerah.

" Sebagaimana diatur pada pasal 190 UU Nomor 10 tahun 2016 sanksinya berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)  atau paling banyak Rp. 6000.000,00 (enam juta rupiah) tegas Fadjri melalui Humas Bawaslu," tegas Fadjri

Di tempat yang sama pula Ketua Badan Pengawas Pemilu Wahyudin M. Akili, SE berharap, agar larangan ini dapat di perhatikan dengan baik.

" Terkait larangan ini sekiranya dapat diperhatikan dan dipatuhi untuk mencegah maupun menghindari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh calon Bupati, utamanya petahana,"Sambungnya.

Wahyudin Akili menjelaskan bahwa dalam melaksanakan program dan pemerintahan selama tahapan pilkada sekiranya memperhatikan norma-norma dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan.

Ia juga berharap masyarakat membangun spirit pribadi untuk mengawasi setiap tahapan Pilkada serentak tahun 2020.

"Jika terdapat hal-hal yang diduga melanggar norma sekiranya dapat dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo," Jelas Wahyudin Akili.***

Editor : Alwin Ibrahim