Kerugian Capai 20,3 M. E2L MAP Beri Waktu 14 Hari Bagi Pejabat & Kontraktor Bayar TGR

Kerugian Capai 20,3 M. E2L MAP Beri Waktu 14 Hari Bagi Pejabat & Kontraktor Bayar TGR

Foto : E2L - MAP Saat Melakukan Rapat Terbatas di Aula Kantor Bupati Talaud

Peliput : Frendy Sapoh | Editor : Redaksi

GOSULUT TALAUD : Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun anggaran 2013 hingga 2018, tak tanggung-tanggung, kerugian daerah capai sekira Rp 20,3 miliar.

Kebocoran dipicu, ulah kontraktor dan pejabat “nakal” yang enggan mengembalikan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang terungkap dalam rapat terbatas membahas penajaman visi misi bupati dan wakil bupati serta penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik, belum lama ini.

Terkait hal ini, Bupati Kepulauan Talaud, dr. Elly Engelbert Lasut dan Wakil Bupati Moktar Arunde Parapaga menegaskan, akan memberikan tindakan tegas kepada pihak - pihak yang ikut serta merugikan daerah dalam rentan waktu tersebut.

Menurut bupati melalui Kabag Humas dan Protokol Fanmy Unsong, kerugian daerah ini terdiri dari dua sumber. Pertama tuntutan ganti rugi (TGR) pihak kontraktor dan TGR pegawai.

"Berdasarkan LHP BPK RI tersebut, akumulasi kerugian daerah selama 6 tahun, akibat TGR kontraktor dan pejabat tercatat sebesar Rp. 20.364.733.541, 28. Terdiri dari, TGR pihak III atau kontraktor sebesar Rp. 12.397.332.493, 98 serta TGR pejabat dan ASN lainnya sebesar Rp.7.967.411.047, 30 ,” bebernya.

Sehingga sesuai penegasan bupati dan wabup, TGR ini harus diselesaikan. Sebab, kerugian daerah harus segera di lunasi karena merupakan bagian dari korupsi.

"Bagi mereka yang ada kewajiban TGR, segera laksanakan kewajiban itu; segera dilunasi dalam jangka waktu 14 hari terhitung tanggal 3, April 2020 Karena ini ada akibat hukum. Ini tidak ada bedanya dengan korupsi," kata Unsong mengutip pernyataan Wakil Bupati Talaud.

Bupati dan Wabup juga memerintahkan Inspektorat Talaud menginformasikan ke pihak terkait atas kerugian daerah, untuk segera menyelesaikan kerugian tersebut.

“Bebas atas kerugian daerah merupakan syarat dalam menduduki jabatan dalam pemerintahan,” tuturnya.

Ditambahkan, selain memberikan tugas pengawasan kepada wabup untuk penanganan TGR ini, bupati juga me-warning kepada pihak terkait kerugian negara, untuk segera menuntaskan TGR. “Bupati dan wabup sudah mewanti-wanti jika ada pejabat yang saat ini memegang jabatan dan belum menyelesaikan TGR, akan berdampak  pada pencopotan jabatan. Sebab bupati dan wabup tidak main-main dengan masalah ini. Jangan sampai opini BPK akan turun dari WTP,” tutupnya.