Keliru Jika Gubernur Gorontalo Di Salahkan

Keliru Jika Gubernur Gorontalo Di Salahkan

Limboto - gosulut.id - Terkait persoalan GORR yang lagi dalam pemeriksaan  pihak Kejaksaan Tinggi Gorontalo, mengenai pembebasan lahan berbandrol 115 Milyar, dalam tahap pemeriksaan saksi. Salah seorang tokoh masyarakat Ludin Olii Mantan Asisten I Tiga Periode di Boalemo dan Pohuwato saat bertemu gosulut.id di warkop aceh limboto, senin (6/11)

Dalam perkataannya, diduga mengenai persoalan pembebasan lahan GORR, lebih bertangung jawab, panitia yang telah di tunjuk didalamnya ada BPN dan Appraisal.

Kemudian berbicara tentang hak kepemilikan tanah, dikuasai oleh rakyat, selama bertahun tahun, lebih mengetahui Kepala Desa/Lurah, melalui kepala lingkungan sebagai perpanjangan tangan tugas tugas di desa/kelurahan setempat, karena saat pengurusan mengenai hak kepemilikan tanah, prosesnya dari bawah, maka kepala desa/lurah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah, sebagai pengantar untuk dibawah kekantor kecamatan, guna pengurusan ketingkat lebih lanjut, Ungkap Ludin.

”Berbicara mengenai kalkulasi harga, harus berdasarkan NJOP dan saat ini sudah ada Appraisal,  dalam praktiknya,  segala hal yang menyangkut hasil kerja tim appraisal, diverifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), apakah hasilnya sudah relevan atau tidak” Kata Abaa Ludin

Kemudian bicara kondisi wilayah di Kabupaten/Kota yang lebih tahu, bupati/walikota di bawahnya ada Asisten I dan Bagian Pemerintahan serta para camat sampai kades/lurah, kemudian kepala lingkungan. Mereka semua lebih paham, mana tanah adat dan tanah pemerintah, di kuasai rakyatnya, bahkan mana hutan produksi, mana hutan lindung, kenapa harus Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di salahkan.

”Jika Gubernur Gorontalo harus di pangil, hanya sebagai orang yang bisa membantu memecahkan masalah ini, biar terang benderang, tapi kalau di salahkan dalam persoalan ini, maka sangat keliru”Ucap Aba Ludin. (Mnt-kolonglangit