Kejati Di Minta Periksa Gubernur Gorontalo Dan Selesaikan Kasus Kantor DPRD Mangkrak

Kejati Di Minta Periksa Gubernur Gorontalo Dan Selesaikan Kasus Kantor DPRD Mangkrak
Kejati Di Minta Periksa Gubernur Gorontalo Dan Selesaikan Kasus Kantor DPRD Mangkrak
Kejati Di Minta Periksa Gubernur Gorontalo Dan Selesaikan Kasus Kantor DPRD Mangkrak

Limboto – gosulut.id - Dukungan terhadap Kajati Gorontalo Dr. Firdaus Dewilmar guna mengungkap Kasus GORR yang saat ini lagi menjadi Tred Topic di daerah ini. Salah satu warga masyarakat Umar Karim yang sangat kritis dengan persoalan korupsi, waktu bertemu gosulut.id mengatakan, pihak kejaksaan jangan takut untuk membuka lebar persoalan ini, agar bisa ketahuan siapa siapa pelaku sebenarnya dalam kasus pembebasan tanah GORR, jangan hanya bawahan jadi korban.

”Guna mengetahui semua persoalan sedang terjadi, Kejati Gorontalo, harus berani memeriksa Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, guna mengetahui proses awal mula GORR, terutama pada pembabasan lahan, diduga telah terjadi penyimpangan, biar semua jelas dan dapat terungkap semuanya”Kata Umar Karim

Berbeda lagi ungkapan Hi Ufan Bobihoe salah seorang tokoh masyarakat pengiat anti korupsi di daerah ini, kenapa persoalan kasus korupsi di daerah ini, terlihat lambat penangannya oleh kejaksaan.  Ada apa sebetulnya, nanti di eranya Kejati Gorontalo  Dr. Firdaus Dewilmar, semangat bersih bersih terlihat dan menjadi hangat untuk di bicarakan?

”Kesunguhan Dr. Firdaus Dewilmar, perlu didukung oleh semua rakyat sebagai motifasi, pada lembaga kejaksaan, supaya terus bergerak, mengungkap segala bentuk kasus korupsi di daerah, jangan hanya proses GORR, tapi bagaimana kasus pembangunan kantor DPRD yang mangkrak, berada di Pone, telah di tangani oleh Tim Jaksa dari Kejagung”Ungkap Ufan Bobihoe dari Lsm Gempur.

Lanjut Ufan Bobihoe dari LSM Gempur, pembangunan kantor DPRD mangkrak, telah merugikan uang rakyat, pihak kejaksaan, harus membuka prosesnya dari awal, pembangunan kantor DPRD itu, mulai dari perencanaan, kemudian proses lelangnya, baru sampai tahap kelanjutan pekerjaan, agar semua terang benderang, jangan hanya proses kelanjutan pembangunannya, jadi korban dalam kasus ini, tapi pihak pihak lain,lebih bertangung jawab, bebas dari jeratan hukum, ujar Ufan Bobihoe.

”Rakyat Gorontalo menanti penyelesaian Kasus GORR dan Kasus Pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo dengan seadil adilnya, jangan hanya menjadikan para bawahan jadi kesakitan, bila ingin menegakan hukum seadil adilnya, buka dari awal, agar semua jelas” tutur Ufan Bobihoe.  

Hal senada disampaikan oleh Ketua Lsm Gempur Provinsi Gorontalo Ben Gani menyatakan,  pada intinya, proses 10 perkara yg terindikasi korupsi sesuai hasil supervisi KPK,  sesegera mungkin  bisa di tentukan tersangkanya , jgn terkesan lambat  dan nyaris tak ada kabar lagi.

”kami sangat respon dengan upaya Kejati  Dr. Firdaus Dewilmar dalam membongkar segala kasus hukum, belum terselesaikan, semoga penyidikan bisa cepat selesai, tidak berlarut larut lagi, rakyat menanti kepastian hukum” Tutur Ben

Saat di komfirmasi pada Gubernur Gorontalo melalui Karo Humas Refly Katili  via telpon menjelaskan, pihak pemerintah provinsi, tak ada niat menghalang halangi persoalan mencuat saat ini, bahkan kami sangat menghargai proses sedang berjalan.

”Namun dalam persoalan yang terjadi saat ini, bagi pihak pemerintah provinsi,kami sangat menghormati proses hukum sedang berjalan, karena kalau bicara proses pembebasan lahan, ada BPN dan Appraisal”Ucap Karo Humas.

Kepala Kejaksaan Dr. Firdaus Dewilmar  melalaui WhatsApp 11:32, 11/23/2018 menjelaskan,  perkara pengadaan tanah untuk pembangunan GORR, hingga saat ini telah memeriksa sekitar 950 orang lebih, terdiri dari seluruh pihak terkait tahapan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah sekitar 80 orang, serta para pihak penerima ganti rugi yang sudah mencapai 850 lebih dan masih berlangsung kegiatan pemeriksaan saksi, terhadap pihak pihak terkait, maupun pejabat, tanpa terkecuali, berdasarkan fakta yg diperoleh dari saksi dan dokumen tersebut.

”Perkara ini telah memperoleh keterangan ahli dari universitas hasanudin dan universitas Brawijaya, selain itu penangan perkara ini telah di ekspose di Kejaksaan Agung R.I, KPK serta BPKP Perwakilan Gorontalo”Tegas Firdaus Dewilmar.

Dengan demikian, perkara ini dipastikan ditangani secara prosedural dan komprehensif,  selain ditangani secara profesional juga diawasi langsung, oleh Kejaksaan Agung maupun KPK.

”Terkait penyidikan Perkara Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo masih berlangsung, kegiatan pengumpulan alat bukti, saksi, ahli maupun dokumen, tentunya penanganannya tetap dilakukan secara prosedural dan komprehensif” Kata Kejati Gorontalo di akhir keterannya melalui WhatsApp 11:32, 11/23/2018 redaksi www.gosulut.id. (Mnt-kolonglangit)