Kajati Tetapkan 4 Tersangka, Kasus Pembangunan Jalan Lingkar GORR

Kajati Tetapkan 4 Tersangka, Kasus Pembangunan Jalan Lingkar GORR

Liputan Wartawan : Alwin Ibrahim
Editor : Mnunu Tangguda

 

 

 

 


GoSulut.ID - Limboto - Kurang lebih dua tahun permasalahan kasus Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada pembebasan lahan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) atau pembangunan jalan lingkar Gorontalo akhirnya terungkap juga. 

Berdasarkan press release, Kamis (27/06) oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Firdaus Dewilmar menyatakan, pihaknya berhasil menetapkan 4 tersangka kasus tindak pidana korupsi pada mega proyek Gorr.

" Tim Penyidik Kejaksaan tinggi Gorontalo berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Gonontalo, menetapkan tersangka sebagai berikut : 
1. G.T.W (Kepala Kantor Wilayah BPN Gorontalo selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah GORR Tahun 2014 s/d 2017).
2. A.W.B (Kepala Biro Pemen'ntahan Pemprov Gorontalo)/KPA/Pejabat Pembuat Kuritrnen Instansi yang memerlukan tanah juga selaku Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah. 
3. F.S (selaku Direktur IOPP Anas Karim) 
4. Ibr (Koordnator Lapangan) selaku Penilai / Surveyor KJPP Anas Karim,"Sambungnya. 

Firdaus Dewilmar menambah-kan, mengenai Perhitungan Kerugian Negara sementara kurang lebih sebesar Rp 85 Milyar. Perbuatan para tersangka, disangkakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di atur  diancam pidana Primair pasal 2 ayat (1) Jo,  Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiair Pasal 3 Jo serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Lebih Subsidiair pasal 9.

"Namun perhitungan kongkritnya akan dilakukan oleh BPKP perwakilan Gorontalo, kita sudah melakukan evaluasi terhadap alat bukti dengan barang bukti bersama BPKP dan sudah mencapai Finalisasi,"ucap Firdaus Dewilmar.

Adapun modus yang digunakan para tersangka, telah menyalahgunakan kewenangan dengan cara membuat dokumen pengadaan tanah secara tidak benar.

"Seharusnya dokumen tanah itu, dibuat secara benar dan diberikan pada penerima ganti rugi yang punya sertifikat serta legal standing dan alas Hak yang tepat," jelas Firdaus Dewilmar.

Alas Hak yang benar sesuai tercantum dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2012, serta Peraturan Presiden (Perpres) nomor 71 tahun 2012, serta ditambah dengan 100 % lahan tanah negara, 20% di atas lahan negara sudah diletakkan hak atas tanahnya.

"Sedangkan hampir 80% status alas haknya tidak masuk kedalam hak kepemilikan hak atas tanah, tetapi penguasaan peluang di atas tanah, sehingga mengacu pada pasal-pasal yang ada di dalam peraturan tadi,"tegas Kejati Firdaus Dewilmar.

Di tempat yang sama, Asisten Pidana Khusus Kejati Gorontalo Marcelo menambahkan, sesuai peraturan perundang-undangan, proses pembayaran ganti rugi seharusnya diberikan kepada pihak yang berhak 

" Berdasarkan penyidikan kami terdapat penyimpangan, sehingga anggaran negara itu akhirnya dibayarkan pada pihak yang tidak berhak, hal itu menjadi potensi kerugian negara," tambah Marcelo.***