Kajari Kabupaten Gorontalo Dr.Supriyanto : Menyampaikan Problematika Disharmonisasi Pasal 23 dan 24 Perbawaslu tentang Sentra Gakkumdu

Kajari Kabupaten Gorontalo Dr.Supriyanto : Menyampaikan Problematika Disharmonisasi Pasal 23 dan 24 Perbawaslu tentang Sentra Gakkumdu

Laporan Wartawan WWW.GOSULUT.ID

 

 

GoSulut.Id – Makasar - Kajari Kab Gorontalo Dr. Supriyanto, SH, MH  hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional  Bidang Kewaspadaan Nasional dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 yang diikuti oleh Para Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Kajati, Kapolda, Pangdam, KPU, Bawaslu, Bupati, Walikota, Ketua DPRD Kab/Kota, Kajari, Kapolres, Dandim, Danlanal dan stakeholder terkait se wilayah Indonesia Bagian Timur di Hotel Claro Makasar, selasa (12/2).

Dengan narasumber Dirjen Pol Pum Kemndagri, Jamintel Kejaksaan Agung, Aster TNI, Asops Kapolri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, BSSN, Dirjen Dukcapil.

Dalam kesempatan tersebut Kajari Kabupaten Gorontalo Dr.Supriyanto menyampaikan problematika Disharmonisasi pasal 23 dan 24 Perbawaslu tentang Sentra Gakkumdu, dimana sesuai pasal 23 pada pokoknya untuk menentukan adanya tindak pidana pemilu atau tidak atas laporan atau temuan, maka dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu dan jika hasil pembahasan tersebut disimpulkan ada tindak pidana pemilu, sehingga diteruskan penanganannya ke Penyidik.

”Namun dalam pasal 24 Perbawaslu tersebut pada pokoknya, Pengawas Pemilu melaksanakan rapat pleno utk menentukan, apakah temuan atau laporan tersebut ditingkatkan ke penyidikan atau dihentikan, hal ini sangat berpotensi adanya conflict of interest karena jika sudah diputuskan dalam rapat pembahasan Sentra Gakkumdu naik ke penyidikan, lalu dilakukan rapat pleno Bawaslu diputuskan dihentikan, maka akan terjadi pertentangan dan dapat terjadi konflik norma” Ungkap Dr.Supriyanto dalam forum Koordinasi Nasional  Bidang Kewaspadaan Nasional dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019.

Oleh karenanya, perlu dikaji kembali norma itu, untuk mencari apa rasio legis dari pasal 24 tersebut. Selain itu Kajari Kabupaten Gorontalo, menyarankan agar di bentuk wadah konsultasi terkait penyelenggaraan pemilu di setiap Kabupaten/Kota atau pun propinsi yang terdiri dari orang orang yang benar benar menguasai semua regulasi, terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu.

”Karena problem yang ada di masyarakat, bahwa banyak masyarakat, partai politik dan caleg, yang belum mengetahui regulasi terkait penyelenggaraan pemilu, akibat-nya apa yang dilakukan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum”Tegas Kejari Dr. Supriyanto pada www.gosulut.id.***