Kajari Dr. Supriyanto Ungkap Kolaborasi Kejaksaan Dan Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Peningkatan PAD

Kajari Dr. Supriyanto Ungkap Kolaborasi Kejaksaan Dan Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Peningkatan PAD

GOSULUT.ID - KOTA LIMBOTO - Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Dr. Supriyanto di dampingi Kepala Dinas Perdagangan Gusti Tomayahu dan jajaran Jaksa serta Kepala Bidang Pasar, paparkan kolaborasi dalam penanganan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat retribusi.

Hal ini dilakukan karena selama ini masih banyak para pedagang yang belum menunaikan kewajibanya di bidang retribusi, sehingganya lewat kemitraan antara Kejaksaan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo meminta seluruh pedagang yang menunggak untuk segera melunasi.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Dr. Supriyanto menyampaikan bahwa tugas Jaksa bukan hanya sekedar memeriksa dan memasukkan seseorang ke penjara.

" Perlu saya informasikan bahwa tugas kejaksaan itu sangat luas yang selama ini dikenal oleh masyarakat yang paling banyak di sekitar hanya memeriksa orang menangkap orang dan memasukkan ke penjara baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Sementara masih banyak tugas yang diemban oleh kita, yang itu tidak begitu banyak dipahami oleh masyarakat salah-satunya adalah bidang perdata dan tata usaha negara, ucap Supriyanto di hadapan awak media, Selasa (06/01/2020).

Selanjutnya, Kepala Kejaksaan yang menjadi otak dari berbagai macam program ini, memaparkan beberapa tugas bidang Datun yang bisa di laksanakan.

" Di bidang datun itu setidaknya ada 4 tugas yang bisa dilaksanakan yaitu satu adalah tugas di bidang bantuan hukum, kedua adalah bidang hukum, ketiga adalah bidang pertimbangan hukum, keempat adalah tindakan hukum lain serta penegakan hukum. Saya ingin menyampaikan satu tugas pokok di bidang perdata dalam tata usaha negara melalui bidang bantuan hukum, kita sebagai jaksa pengacara negara punya tugas untuk memberikan bantuan hukum kepada pemerintah baik pusat maupun daerah bumn maupun bumd terkait dengan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara, " papar Supriyanto

Ia mengatakan yang bertugas secara litigasi artinya membantu Pemerintah di persidangan namun untuk non litigasi artinya penyelesaian perkara diluar pengadilan.

" Misalnya, pemerintah daerah digugat kita bisa ditunjuk sebagai kuasa hukum mendampingi atau mewakili pemerintah daerah beracara di pengadilan atau bisa secara non litigasi artinya non litigasi adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan. salah satu tugas di bidang non litigasi penyelesaian perkara di luar pengadilan adalah pemulihan hak pemulihan keuangan negara. Guna membantu menyelesaikan tunggakan retribusi pasar, sehingga terbit suara kuasa khusus dari bupati pada kami," kata Supriyanto

Lebih lanjut, Supriyanto menjelaskan, Eksekusi dilapangan bukan dalam rangka melakukan tindakan dibidang hukum pidana, tapi hukum perdata.

" Kami mengundang seluruh pedagang semua pasar dan sekitar 87 pedagang sesuai data yang ada di 13 titik kompleks pasar yang sudah datang kita lakukan pemahaman dan negosiasi untuk pembayaran retribusi, lewat kesempatan ini sudah banyak yang memenuhi kewajibannya yang di setor langsung ke kas daerah lewat bendahara pasar. Jadi kami hanya memfasilitasinya untuk membantu pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan sudah terkumpul 70 juta rupiah, ini sangat relevan dengan konsep jaksa masuk pasar, " Tandasnya

Terakhir, ungkap Supriyanto bahwa apa yang dilakukannya saat ini adalah bentuk ketulusan untuk mewujudkan peningkatan PAD dan ekonomi yang berkeadilan.

" Kami tulus membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan peningkatan PAD, juga ingin mewujudkan ekonomi berkeadilan maksud-nya adalah jika satu yang membayar retribusi jadi harus di ikuti semua untuk melakukan pembayaran. Dan bila para pedagang tetap masih bandel di dalam Peraturan daerah, akan di kenakan sanksi seperti pencabutan izin usaha, namun aturan main-nya ada di dinas terkait ," ucap Supriyanto.

Editor : Alwin Ibrahim.