Kabupaten Gorontalo Berhasil Mempertahankan Predikat WTP, Bupati Nelson Pomalingo : Kedepan Banyak Yang Harus Di Perbaiki

Kabupaten Gorontalo Berhasil Mempertahankan Predikat WTP, Bupati Nelson Pomalingo : Kedepan Banyak Yang Harus Di Perbaiki

Laporan Wartawan : Alwin Ibrahim

Editor : Ifan Ceper

 

 

 

 

GoSulut.ID - Limboto - Keberhasilan pemerintah Kabupaten Gorontalo yang mampu mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 9 kali dari BPK-RI atas pengelolaan keungan daerah patut di acungi jempol.

Namun Opini WTP tersebut adalah bentuk penghargaan. Dan tentu subtansi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo bukanlah penghargaannya.

”Melainkan bagaimana mengelola sumber-sumber keuangan daerah secara akuntabel, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, Rismawaty Arsyad,SE.,M.Si, rabu (29/5).

Predikat Opini WTP yang diberikan ke sekian kalinya oleh BPK-RI, atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo atas dasar, penyajian laporan keuangan secara standar akuntasi pemerintah, sistem pengendalian interen pemerintah sudah bagus dan memadai, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Tiga hal ini membuat kabupaten Gorontalo berhasil mempertahankan predikat WTP.

”Namun bukan berarti mendapatkan predikat WTP, pengelolaan keuangan kita bebas dari dari kekurangan atau penyimpangan. Ada kesalahan, pasti ada penyimpangan, tetapi nilainya tidak material. Material itu di hitung dari total APBD kita,” kata Rismawaty Arsyad,SE.,M.Si.

Disamping itu, pemeriksa keuangan-nya juga memiliki standar presentase tingkat material, yang kesalahan suatu laporan keuangan masih bisa di toleransi. Dengan beberapa kekurangan yang dimiliki.

”Seperti temuan BPK, atas kekurangan kas bendahara penerimaan di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan. Terjadi akibat tidak melunasi pembayaran sesuai kontrak, sehingga terjadi penundaan uang masuk ke kas daerah. Lain lagi temuan BPK atas penetapan pelaksanaan pembanguan RSUD Boliyohuto dinilai tidak sesuai dokumen pengadaan, karena akibat denda keterlambatan pekerjaan. Sampai dengan batas kontrak pekerjaan belum selesai, maka BPK mengitung denda. Sama halnya dengan temuan di Dinas PU atas kekurangan volume yang ditemukan saat pemeriksaan fisik, serta denda keterlambatan akan di selesaikan oleh pihak ketiga.

”Sementara untuk temuan BPK di Rumah Sakit Dunda, terkait deposito yang terjadi pemotongan biaya administrasi oleh pihak bank. Dan itu sudah di tindak lanjuti dengan pihak Bank,” Sambungnya.

Rismawaty Arsyad,SE.,M.Si menambahkan, predikat WTP bagi rakyat Kabupaten Gorontalo, merupakan apresiasi yang sangat membanggakan, sekaligus merupakan beban moril yang berat.

”Karena publik sering berpendapat bahwa dengan diraihnya WTP,maka berarti ketiadaan penyimpangan dalam pengelolaan keungan di daerah,” ujar Rismawaty Arsyad,SE.,M.Si.

Di saat menerima penghargaan tersebut, Bupati Nelson Pomalingo menegaskan, pihak-nya kedepan akan melakukan perbaikan dan penatausahaan, yang lebih baik.

”Di antaranya, legalitas penetapan rekening kas bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Kemudian penatausahaan piutang pajak bumi dan bangunan. Penatausahaan belanja dan persediaan dana BOS serta persediaan pada BLUD. Penatausahaan dan penggunaaan barang milik Daerah. Penatausahaan dan pertanggung jawaban pengelolaan belanja barang diserahkan pada masyarakat di Dinas Peternakan, pengelolaan PAD khususnya retribusi pasar yang di pihak ketiga-kan. Di butuh-kan pertanggung jawaban belanja yang dipihak ketiga-kan dan kedisipilinan waktu penyelesaian kontrak,”tegas Nelson Pomalingo.***