Jika Terbukti PNS Bermain Proyek Akan Di Jerat Undang-Undang Tipikor, Bagaimana Dengan Pernyataan Kadis PU Tentang Tanda Terimah Kasih

Jika Terbukti PNS Bermain Proyek Akan Di Jerat Undang-Undang Tipikor, Bagaimana Dengan Pernyataan Kadis PU Tentang Tanda Terimah Kasih

Liputan Wartawan : Alwin Ibrahim

Editor : Mnunu Tangguda

 

 

 

 

www.gosulut.id – Limboto - Dari Ucapan Staf Khusus Bupati, bahwa ada Oknum ASN terlibat bermain proyek berbuntut panjang sampai ke ranah hukum.

AKP Moh. Kukuh Islami, SIK, Kepala  Satuan Reserse Kriminal mengatakan, dalam waktu dekat akan memanggil pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Lingkungan Hidup Gorontalo terkait dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam proyek Gedung Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gorontalo.

”Pertama kami sudah melakukan permintaan keterangan pada Direktur pelaksana, sedangkan untuk pengembangan akan dilakukan pemanggilan lanjutan pada beberapa pihak termasuk, PPK dan Jubir Bupati," kata Moh. Kukuh, jumat (9/8).

Di tempat yang sama, menyambung apa yang disampaikan Kasat Reskim, Kanit Tipikor, Bripka Ismail Boudelo, SH menjelaskan, pihaknya juga sementara mendalami indikasi praktik 'pinjam pakai' perusahaan atau dengan mengatasnamakan pejabat untuk memuluskan sejumlah proyek‎ pengadaan di Kabupaten Gorontalo.

”Dalam keterangan pemeriksaan, Direktur CV Alfa Rizky Pratama mengakui perusahaan tersebut dipinjam salah seorang oknum yang enggan disebutkan namanya, karena masih dalam proses penyelidikan tapi bermain dibelakang layar, "Sambungnya.

 

Selanjutnya, Kanit Tipikor ini menjelaskan bahwa penyelidikan yang dilakukan bukan terkait masalah proses pekerjaan, karena hal tersebut masih dalam wilayah teknis OPD.

Namun dalam proses penujukan pelaksana pekerjaan diduga tidak sesuai prosedur dan ada indikasi korupsi kolusi dan nepotisme, dan modus operandi pinjam bendera perusahaan.

"Sesuai aturan undang-undang jelas menyebutkan, ASN atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, Jadi bukan malah sebaliknya,"jelas Bripka Ismail Boudelo, SH.

Jika nantinya ada oknum ASN terlibat dan kedapatan bermain proyek, maka akan dijerat dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

”Kalau benar terindikasi ada PNS yang terlibat maka dapat dijerat dengan Pasal 12 huruf i UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000  dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,"tegas Bripka Ismail Boudelo, SH.

Terakhir, kata Bripka Ismail Boudelo, SH untuk hasil lebih lanjut, seperti apa nanti akan dikabari, karena saat ini masa dalam tahap proses pengumpulan bahan keterangan.

”Terkait hasilnya bagaimana nanti akan dikabari lebih lanjut, sekarang masih berproses," dan pengumpulan bahan keterangan sambil memantau hasil pekerjaan akhir dari pekerjaan tersebut," ujar Bripka Ismail Boudelo, SH.

Menjadi pertanyaan berbagai pihak, kira kira sudah sejauh mana tentang peryataan Kadis PU Kabupaten Gorontalo, Syamsul Baharudin tentang dugaan pemberian ucapan rasa terima kasih berdasarkan keiklasan yang menghiasi media online di gorontalo. Apakah persoalan ini masuk dalam penyelidikan Polda Gorontalo, jika masuk, kira kira sudah sejauh mana prosesnya?***