Ini Rekomendasi Pansus Atas LKPJ Gubernur Tahun 2019

Ini Rekomendasi Pansus Atas LKPJ Gubernur Tahun 2019

GOSULUT. ID -DPRD-  Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atas kinerja Gubernur Gorontalo tahun 2019 merekomendasikan sejumlah catatan dan hal penting yang perlu mendapat perhatian.

"Khusus dari segi pengawasan, Pansus LKPJ terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah tahun 2019 yang sudah berjalan dengan baik, maka ada beberapa hal perlu yang menjadi perhatian," ujar Ketua Pansus LKPJ, Thomas Mopili, Rabu (4/6/2020).

Seperti soal penyelesaian pembebasan lahan untuk pembangunan waduk Bulango Uuu serta pekerjaan sebagian jalan GORR yang belum terhubung.

Kemudian program pembangunan rumah layak huni yang masih perlu pembenahan pada beberapa aspek seperti basis data terpadu yang perlu mendapat di-update.

"Penentuan penerima program perlu peningkatan kualifikasi terhadap mitra kerja pelaksana penyedia material," ungkapnya

Pansus juga meminta penanganan serius terhadap danau Limboto yakni terkait revitalisasi, batas wilayah, ekologi dan sebagai Proyek pariwista.

Thomas melanjutkan terkait produksi pertanian tidak sekedar rumusan kapasitas produksi dan produktifitas petani tetapi memastikan distribusi bibit dan pupuk agar cepat serta tepat sasaran

Sektor UMKM oleh Pansus diharapkan perlu dikelola secara baik khususnya terkait resiko kredit yang tinggi, agar kiranya Pemda dapat merancang grand strai agar penanganan UMKM tersebut konfrehensif, visioner dan berkelanjutan.

Pemda agar tetap fokus pada kesehatan dan pendidikan sebagai program unggulan dimana perlu melakukan pemerataan penempatan tenaga kesehatan, ambulance, distribusi obat-obatan diseluruh pelosok kab/kota.

"Peningkatan Sapras pendidikan, kompetensi guru, penempatan guru sesuai keahlian serta memperbaiki kesejahteraan tenaga kesehatan," jelasnya.

Selanjutnya pembangunan islamic center yang layak dan pantas untuk mewadahi berbagai kegiatan keagamaan yang di lakukan oleh masyarakat provinsi Gorontalo.

Diharapkan juga, pemerintah daerah harus menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan DPRD sebagai mitra kerja.

"Perlu pelibatan DPRD pada saat penyelerasan LKPJ sebelum disampaikan ke pemerintah pusat untuk dievaluasi," katanya.

Thomas menambahkan dalam rangka peningkatan kapasitas pencari kerja bukan hanya melihat bentuk training akan tetapi harus memperhatikan peluang kerja serta peluang lapangan usaha guna menjamin masa depan pencari kerja.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan (RKPD) agar wajib memperhatikan dan mengakomodir hasil reses anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

Editor: Harso Utiarahman