Hari Ini Tahap Pertama Dana Pilkada Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 Dicairkan Di KPU Dan Bawaslu

Hari Ini Tahap Pertama Dana Pilkada Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 Dicairkan Di KPU Dan Bawaslu

Liputan Redaksi

Editor : Mnunu Tangguda

GOSULUT.ID – Limboto - Dana tahap pertama untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gorontalo tahun 2020 akan dicairkan  hari ini, Jumat  (04/10/2019) pada KPU dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo, yang di lakukan secara bertahap. 

Seperti diketahui, dana pilkada untuk KPU Rp. 32. 150.000.000 dan Bawaslu total Rp. 12. 681.164.000 . Dan yang akan dicairkan tahap pertama, jumat hari ini ke bawaslu Rp 750 Juta dan Bawaslu 500 Juta.Kemudian sisah anggaran  masing-masing, baik itu Bawaslu maupun KPU akan dicairkan secara bertahap mulai bulan Januari tahun 2020.

Hal ini yang disampaikan Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo ditemui usai penadatanganan naskah perjanjian hibah daerah pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dengan badan pengawas pemilihan umum (BAWASLU) Dan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kabupaten Gorontalo untuk pemilihan kepala daerah tahun 2020, Kamis, (03/10/2019) di ruang kerja Bupati Gorontalo.

Bupati Nelson Pomalingo juga berharap, dana diberikan dapat menunjang pekerjaan, baik KPU dan bawaslu, sehingga proses demokrasi yang dilaksanakan tahun 2020 akan berjalan dengan baik dan berkualitas.

Untuk itu, koordinasi harus terus dilakukan,  dana ini hanya menjadi penunjang, namun koordinasi yang utama.

" Hasilnya hari ini, hanya tiga hari kita berkomunikasi semua selesai,"tegas Nelson Pomalingo.

Tahun 2020 kalau ada komunikasi terus, maka semuanya akan berjalan dengan baik, lancar dan sukses. hal ini sesuai pengalaman pada pemilihan pilpres dan caleg berjalan baik dan sukses.

”Padahal jumlah penduduknya banyak, jumlah TPS banyak, tapi hal-hal yang kursial tidak terjadi disini. Hal ini karena kolaborasi antara kita bersama sangat baik,"ucap Nelson Pomalingo.

Secara terpisah, Ketua KPU Kabupaten Gorontalo, Rasid Sayiu mengatakan, Insya ALLAH dana ini sudah cukup untuk  penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu tahun 2020 yang akan dimulai tahun ini.

Memang kata Rasid Sayiu, awalnya KPU mengusulkan 40 Miliar, tetapi setelah dilakukan rapat berulang kali dengan TAPD, kurang lebih tiga kali serus mengadakan rapat dan mengurangi beberapa kegiatan, sehingga didapatkan angka 32 Miliar sekian.

”Sebetulnya di 40 miliyar itu, kami kemarin sudah menyiapkan untuk anggaran pemungutan suara ulang. Tetapi dengan keluarnya surat KPU no. 1312, itu dihilangkan dulu, menurut surat itu," ucap Rasid Sayiu.

Terkait pengurangan anggaran dan menghapus beberapa item kegiatan, ketua KPU Rasid mengungkapkan, Insya Allah ini tidak akan mengganggu proses pilikada.

Sebelumnya, pihaknya mengestimasi jumlah pasangan calon menjadi tujuh pasangan. Tiga dari independet dan empat dari partai politik .

"Tapi setelah kita berdiskusi dengan pemerintah daerah, TAPD khususnya, maka kita memangkas itu. dari tujuh kita kurangi empat pasangan, jadi satu perseorangan dan tiga dari partai politik dan itu pengurangan cukup signifikan. Karena selain berkurang jumlah pasangan calonya, secara otomatis alat peraga kampanye juga berkurang,”jelas Rasid Sayiu.

Kalau tiba-tiba jumlah pasangan lima yang masuk ? Kata Rasid, itu sudah diatur pada NPHD dan akan dilakukan Adendum termasuk juga ada kejadian khusus, seperti pemungutan suara ulang.

Diakhir wawancaranya, Rasid Sayiu mengatakan, berdasarkan PKPU no. 15 tahapannya dimulai oktober mulai jalan,  tanggal  26 oktober KPU Insya Allah KPU menetapkan dan mengumumkan syarat dukungan untuk calon.

"Awal oktober ini tahapan kita sudah dimulai, seluruh tahapan kalau berdasarkan PKPU 15  itu selama 12 bulan sejak september 2019 hingga september 2020," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu, Wahyudin M. Akili dengan permohonan awal 16 miliyar menjadi 12 miliyar, apakah itu akan mencukupi atau tidak.

”Kita sudah melakukan rasionalisasi sebanyak 3 kali, sehingga bagi kami proses rasionalisasi ini kita lakukan bersama dan konvrensif bersama pemerintah daerah dan banggar, jadi dana yang disepakati saat ini yang menjadi keputusan bersama, Insa ALLAH kami sudah jamin untuk pengawasan seluruh tahapan pemilu kepala daerah tahun 2020 nanti," tandas Wahyudin Akili.***