GUBERNUR GORONTALO MENJADI SALAH SATU DIBERI KESEMPATAN OLEH PRESIDEN JOKOWI UNTUK BICARA

GUBERNUR GORONTALO MENJADI SALAH SATU DIBERI KESEMPATAN OLEH PRESIDEN JOKOWI UNTUK BICARA

GOSULUT.ID –Gubernur Rusli Habibie (RH) memaparkan  Realisasi anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo hingga pertengahan Juli 2020, yang sudah mencapai 43,85 persen. Dari Rp1.709.762.195.212,47 APBD pemprov setelah penyesuaian, Rp 749.809.245.291,51 telah terserap untuk berbagai program dan kegiatan.

“Alhamdulillah tadi sudah selesai pertemuan dengan Bapak Presiden, salah satunya membahas tentang serapan anggaran di tiap daerah. Provinsi Gorontalo menjadi satu dari lima daerah terbaik serapan anggarannya,” ucap RH di Istana Bogor, Jawa Barat.

Dijelaskan Rusli, APBD Pemprov Gorontalo mengalami penyusutan 17,85 persen dari alokasi sebelumnya sebesar Rp2,081 triliun. Anggaran berkurang karena ada rasionalisasi dana pemerinrah pusat dan taksiran penurunan pendapatan pajak daerah.

Untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, Pemprov Gorontalo juga menganggarkan lebih kurang Rp123,6 miliar. Alokasi itu dibagi tiga sektor utama yakni kesehatan sebanyak Rp67,5 miliar, dampak ekonomi Rp35,4 miliar dan jaring pengaman sosial sebasar Rp20,7 miliar.

Total realisasi anggaran covid-19 juga cukup menggembirakan di mana 55,8 persen atau Rp69,06 miliar sudah dibelanjakan untuk tiga sektor utama. Sektor kesehatan telah dibelanjakan sebesar Rp37,1 miliar, dampak ekonomi Rp16,2 miliar dan jaring pengaman sosial Rp15,8 miliar.

“Tadi bapak presiden dalam arahannya meminta agar kita semua serius penanganan covid-19. Jadi harus punya keinginan dan betul betul memberantas covid-19 ini, jangan dianggap remeh,”jelas RH.

Gubernur Gorontalo menjadi satu dari tiga gubernur yang beruntung diberi kesempatan oleh Presiden Jokowi untuk berbicara. RH menyebut penanganan covid-19 butuh kekompakan dan sinergitas dari pemerintah pusat hingga tingkat desa. Hal itu sudah dibuktikannya di Gorontalo dengan merangkul bupati, wali kota dan unsur forkopimda.

"Bahkan setiap kebijakan yang diambil, selalu dibahas dengan forkopimda, bupati dan wali kota. Masing-masing diberi peran dan bertanggungjawab sesuai kewenangannya. Bahkan, antar pemprov, pemkot dan pemkab saling berbagi anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama pandemi covid-19," ujar RH.***