Gelar FGD dengan OPD, Ini Kata Kepala BPS Bone Bolango

Gelar FGD dengan OPD, Ini Kata Kepala BPS Bone Bolango

GOSULUT.ID - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone Bolango, menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (21/2/2022).

FGD yang dilaksanakan di TC Damhil UNG tersebut, mengangkat judul "Kabupaten Bone Bolango dalam Angka Tahun 2022".

Kepala BPS Bone Bolango, Suparno mengatakan, FGD yang dilaksanakan itu, berfokus kepada dua hal.

Pertama, tentang Satu Data Indonesia dan yang kedua yakni penyusunan data Bone Bolango dalam Angka. 

Saat ini tambah Suparno, pihaknya sementara membangun kolaborasi dengan OPD terkait, agar ke depannya pengelolaan data di Bone Bolango menjadi lebih baik lagi.

“Selama ini, masing-masing OPD berjalan sendiri, yang akhirnya menyebabkan ketidaksinkronan data antara OPD satu dan lainnya,” jelasnya.

Juga bebernya, mendatang akan ada Forum Satu Data untuk mengatasi ketidaksinkronan tersebut, agar nantinya ketika digunakan oleh OPD di Bone Bolango tidak lagi bertentangan.

“Untuk pengumpulan datanya sudah dari awal tahun, sekarang sudah pada proses validasinya. Jadi buku yang berisi DDA (Daerah dalam Angka) ini, adalah kumpulan data-data statistik,” ucap Suparno.

Di dalam data BPS sendiri imbuh Suparno, ada data pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketenagakerjaan, kependudukan dan data kemiskinan serta data lainnya yang bersifat makro. 

"Juga data statistik sektoral, yang dihimpun oleh masing-masing OPD," imbuh Kepala BPS Bone Bolango.

Data tersebut ucapnya, diakumulasikan dan dipublikasi, untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi suatu daerah, dalam hal ini adalah Kabupaten Bone Bolango, yang dapat memudahkan para peneliti maupun berbagai kalangan untuk mengetahui secara detail.

Di tempat yang sama, penanggung jawab kegiatan Muhamad Yusuf Jamil mengatakan, FGD yang digelar tersebut adalah langkah finalisasi dari kualitas data, agar dapat menjamin bagi para penggunanya.

“Bone Bolango dalam Angka ini, bukan hanya berisi data dari BPS saja, ada juga dari OPD lainnya. Pun data-data tersebut banyak yang menggunakan,” terang Yusuf.

Dengan adanya FGD tersebut kata Yusuf, adalah langkah untuk menjamin mutu dan kualitas serta keakuratan data yang dipakai.

"Ya, itu agar dapat digunakan dalam penelitian, maupun sekadar informasi keterbukaan publik," tandasnya.

(Nur)