GCW Soroti Penangan Kasus Korupsi Berjalan 5 Tahun, Kejati Firdaus Dewilmar : Hasil Audit BPK Untuk Kasus Pembangunan Gedung DPRD Yang Bertangung Jawab DBA dan ZH

GCW Soroti Penangan Kasus Korupsi Berjalan 5 Tahun, Kejati Firdaus Dewilmar : Hasil Audit BPK Untuk Kasus Pembangunan Gedung  DPRD Yang Bertangung Jawab DBA dan ZH

Laporan Wartawan : Jaringan Berita SMSI

Editor : Mnunu Tangguda

 

 

GoSulut.ID  - Limboto - Terkait lambat-nya penanganan kasus  pembangunan Pasar Molingkapoto di Gorontalo Utara bernilai 17 milyar rupiah dan Pembangunan Gedung Utama dan Rumah Dinas DPRD Kabupaten Gorontalo bernilai 14 milyar rupiah.

Dua perkara kasus korupsi ini, telah memakan waktu dalam penangan-nya, telah membutuhkan waktu, kurang lebih 5 tahun.

Pada kasus Pasar Molingkapato misalnya, Kejaksaan Tinggi telah menetapkan tersangka pada pemilik proyek (PPK, PPTK, Bendahara  dan pengawas), pihak ULP (Ketua dan anggota Pokja) serta konsultan dan kontraktor yang jumlahnya delapan orang, tetapi sampai berita di turun-kan, ternyata baru PPK, PPTK, Konsultan dan Kontraktor yang dilimpahkan BAP nya ke Pengadilan.

Sementara kasus Gedung Utama dan Rumah Dinas DPRD Kabupaten Gorontalo, belum ada satu tersangka yang dilimpahkan berkasnya ke Pengadilan. Bahkan menurut sumber di Dinas PU Kabupaten Gorontalo, menyebutkan kalau beberapa tersangka dalam kasus ini sudah berubah status menjadi saksi.

Sesuai laporan hasil audit investigasi BPK Nomor : LAP-2377/PW18/5/2007 tanggal 23 Agustus 2007, atas pekerjaan Gedung Utama dan Rumah Dinas DPRD Kabupaten Gorontalo, yang diperoleh media, menyebutkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar 1,6 milyar rupiah lebih. Sedangkan pihak yang diduga terlibat dan bertanggung jawab, sesuai audit BPK tersebut diantaranya DBA , dan ZH, Direktur PT. Zanur Prima Jaya.

Menanggapi lamanya dan tidak tuntasnya penanganan kedua kasus tersebut, Koordinator Gorontalo Corruption Watch, Deswerd Zougira mengaku prihatin.

”Kasus ini sudah lama ditangani tapi belum juga tuntas. Saya melihat Kejati terlalu ambisius, menetapkan begitu banyak tersangka dalam satu kasus, tetapi tidak bisa menyeret semuanya ke Pengadilan. Padahal semua tindakan hukum itu ada biayanya,” ungkap Deswerd Zougira, kamis, (13/6).

Kedepan penetapan tersangka, cukup pada aktor yang paling bertanggung jawab dengan target utama mengejar pengembalian kerugian keuangan negara.

”Dan bila tak cukup bukti segera di-SP3-kan, jangan digantung berlama-lama karena menyangkut nasib orang,”Sambungnya.

Deswerd Zougira menambahkan,makin lama sebuah kasus mengendap di Kejaksaan, justru makin menambah kecurigaan dan ketidak percayaan publik terhadap institusi Kejaksaan.

Secara terpisah Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, DR. Firdaus Dewilmar memberikan keterangan resminya, terhadap dua kasus yang disoroti GCW.

”Kasus di soroti GCW, sebetul-nya sudah ada para tersangkanya. Kami pun masih menunggu perhitungan kerugiannya dari BPKP Gorontalo,” ungkap Kajati Gorontalo saat menjawab pertanyaan wartawan media ini yang tergabung pada jaringan SMSI Gorontalo.

Kata Kajati Firdaus Dewilmar, sesuai dengan hasil audit BPK yang menegaskan, jika yang bertanggung jawab terhadap kasus pembangunan kantor DPRD Kabupaten Gorontalo, dimana disebutkan adalah DBA dan ZH. Maka Kejati Firdaus Dewilmar, melimpahkan keduanya ke Pengadilan dengan status sebagai saksi.

”Kami limpahkan ke Pengadilan dan biarlah pihak Pengadilan yang akan menentukan. Kita lihat saja nanti apa putusan Pengadilan terhadap keduanya,” ungkap Firdaus Dewilmar pada media ini, senin (17/06).***