Deprov Gelar RDP Gabungan Seluruh Komisi Tanggapi Demo Mahasiwa Soal PLTU Tanjung Karang

Deprov Gelar RDP Gabungan Seluruh Komisi Tanggapi Demo Mahasiwa Soal PLTU Tanjung Karang

GOSULUT.ID - DPRD - DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan tindak lanjut hasil pertemuan unjuk rasa aliansi Barisan Mahasiswa Bersama Masyarakat (bar-bar). Senin (20/7/2020).

Hal ini menindaklanjuti aksi mahasiswa yang digelar Senin (16/7/2020) terkait persoalan tenaga kerja asing pada pelaksanaan proyek pembangunan PLTU Tanjung karang di Kabupaten Gorontalo Utara.

RDP ini merupakan rapat kerja pimpinan dan anggota Komisi 4 yang membidangi Kesra dan IPTEK bersama gabungan komisi-komisi DPRD Provinsi Gorontalo khususnya aleg dari dapil Gorontalo Utara.

Kegiatan ini turut menghadirkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo, Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi ( Disnakertrans) Provinsi Gorontalo, Asisten II, Pihak PLTU yang dihadiri Komisaris, Direksi beserta jajaran.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris RA Jusuf didampingi Wakil Ketua Sofyan Puhi, Ketua Komisi 4, Hamid Kuna dan sejumlah anggota, Ance Robot (PDI-P), Indri Monoarfa (Nasdem), Thomas Mopili (Golkar), I Wayan Sudiarta (Golkar), Moh Nasir Madjid (Gerindra), dan Nani Mbuinga (Gerindra).

Jalannya rapat cukup alot diawali penjelasan dari pihak PLTU terkait progres perkembangan pekerjaan yang merupakan proyek strategi nasional.

Aliansi Mahasiwa Bersama Masyarakat (bar-bar) mempertanyakan kepada pihak PLTU keberadaan dan jumlah tenaga kerja asing yang cukup besar. 

Menurut mereka, apakah jumlah tersebut sesuai dengan kebutuhan SDM pada proyek tersebut dengan mempertimbangkan bidang ilmu yang dibutuhkan, Karena disatu sisi dari keterangan yang disampaikan oleh Dinas Nakertrans Provinsi Gorontalo, ada dua tenaga kerja asing yang bahkan menjadi security. Kemudian kewajiban perusahaan untuk memberikan pendampingan 10 orang pendamping bagi setiap tenaga kerja sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Tahun 2018.

Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan, pihak PLTU harus lebih transparan terkait proyek yang sementara dilaksanakan, terutama penggunaan tenaga kerja asing. 

"PLTU harus lebih intens lagi memberikan sosialisasi dan penjelasan kepada siapa saja termasuk keberadaan tenaga kerja asing yang harus disesuaikan dengan kebutuhan SDM yang diperlukan" tandasnya.

Editor: Harso Utiarahman