Bupati Nelson Pomalingo Hadiri Rapat Paripurna Pembahasan Ranperda APBD 2018 Di DPRD Kabupaten Gorontalo

Bupati Nelson Pomalingo Hadiri Rapat Paripurna Pembahasan  Ranperda APBD 2018 Di DPRD Kabupaten Gorontalo

Laporan Wartawan : Alwin Ibrahim

Editor : Yance Harun

 

 

GoSulut.ID - Limboto - Masalah peningkatan Ekonomi dan pendapatan daerah menjadi masukan dari DPRD Kabupaten Gorontalo, atas laporan pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2018 yang di sampaikan pemerintah.

Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo yang hadir dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat dua, atas Laporan Pertanggung Jawaban Tahun anggaran 2018, senin (17/06) di  Aula DPRD.

Bahwa masukan peningkatan ekonomi daerah adalah hal yang Baik. Dirinya mengakui bahwa dalam mendorong ekonomi, masalah kemiskinan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.

”Tetapi hal yang tidak kalah penting, melihat suksesnya pemerintah daerah mendorong ekonomi dengan menurunkan jumlah pengangguran.

”Jumlah pengangguran kita, setiap tahun terus turun.Dan saya pikir ini, bagian dari salah satu bukti kesuksesan pemerintah daerah, mendorong peningkatan ekonomi," Ucap Nelson Pomalingo.

Terkait berbagai masukan, Bupati Nelson Pomalingo menyampaikan, Pemerintah daerah akan menindaklanjuti masukan tersebut dengan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan yang sudah ada.

Sementara itu, masalah pendapatan daerah juga menjadi masukan penting dari DPRD. Mereka menilai pemerintah daerah belum  optimal dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah.

”Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini, DPRD menilai perlu mencari sumber-sumber pendapatan baru atau mengoptimalkan sumber pendapatan yang sudah ada,” terang Ketua DPRD, Sahmid Hemu.

Disamping masukan yang disampaikan, DPRD meminta pemerintah kabupaten Gorontalo untuk mempertahankan program-program Pendidikan, khususnya pemberian beasiswa dan juga mendorong pemerintah daerah untuk melengkapi sarana-prasarana pendidikan yang di nilai telah berjalan sangat baik.

”Selain itu, DPRD juga mendorong pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik pada masyarakat, melengkapi sarana prasarana dan mendorong penyelesaian pembangunan rumah sakit Boliyohuto,” kata Sahmid Hemu.

Setelah di Bahas di DPRD, laporan pertanggungjawaban APBD 2018 tersebut akan diserahkan pada Gubernur Gorontalo, guna di evaluasi dan selanjutnya di tetapkan sebagai perda pertanggung jawaban APBD 2018.***