Berdasarkan Kajian Hukum Tentang Pekerjaan RSU Boliyohuto

Berdasarkan Kajian Hukum Tentang Pekerjaan RSU Boliyohuto

GoSulut.Id – Limboto - Pelaksanaan mega proyek di Kabupaten Gorontalo setelah masuki akhir tahun, banyak menarik perhatian para aktifis pemerhati pembangunan di daerah ini.

Seharus-nya pada batas waktu akhir pekerjaan (27/12), semua aktifitas tidak ada lagi, tapi masih terlihat, ada pihak ketiga, terus melakukan pekerjaan, guna merampung-kan segala kegiatannnya.

Sesuai hasil pemantauan Tim Investigasi redaksi www. gosulut.id di lapangan, seperti pekerjaan Taman Budaya dan Rumah Sakit Umum Boliyohuto berbandrol 19.798.567.000, sampai kemarin masih terus berjalan. Walaupun dalam papan proyek bertuliskan, pekerjaan ini dalam pengawalan TP4D, tapi masih bekerja. Ada apa ya?

Waktu di temui di ruang kerjannya Kejari Limboto Dr,Supriyanto, jumat (28/12) terkait tentang proyek Rumah Sakit Boliyohuto, yang di dampingi Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan ”TP4D” menjelaskan, kemarin sebelum turun lapangan, guna melihat kondisi pekerjaan.

Saya saran-kan dan bukan menyuruh pada pihak Dinas Kesehatan, saat tim turun lapangan, harus melibatkan beberapa unsur terkait seperti Tim Idependent Ahli Konstruksi dan BPKP bersama Tim TP4D.

Maka saat turun lapangan saat itu, bersama pihak dinas bersama PPK, Pengawas, Pihak Kontraktor serta di damping oleh Tim Konstruksi UNG dan BPKP di ganti oleh Ispektorat dan bersama TP4D.

”Tujuan Saya, guna melihat hasil pekerjaan sudah sampai berapa % dan jangan sampai terjadi kerugian negara dalam pekerjaan tersebut” Ungkap Kejari Limboto Dr,Supriyanto.

Jika di lihat dari pekerjaan setelah tim turun, pekerjaan ini  di pastikan tahun ini tak selesai. Permasalahan-nya, apakah bisa di selesaikan tahun selanjutnya atau putus kontrak?

”Dalam persoalan ini, melihat secara obyektif dan transparan, tidak memihak pada siapa-pun, bahkan tak menyuruh dan melarang pada bupati, kadis dan ppk, tapi Saya hanya memberi kajian hukum, tentang pekerjaan tersebut” Ucap Dr.Supriyanto

Dilihat dari aspek sosiologis,kehadiran Rumah Sakit Boliyohuto sangat di butuh-kan oleh rakyat setempat, karena melihat jarak begitu jauh untuk pelayanan kesehatan.

”Jika proyek tidak selesai, maka penyelesaian selanjutnya semakin panjang artinya asas manfaat tidak terealisasi” Ujar Dr.Supriyanto.

Demi masyarakat gorontalo dan bukan untuk siapa siapa, Saya sarankan pada dinas, berkordinasi dengan LKPP dan Kementrian Keuangan di Jakarta, bagaimana menyelesaikan proyek seperti ini, guna keyakinan dan kepastian hukum.

Kajian hukum-nya, bisa  di selesaikan sampai tahun selanjut-nya dengan memberi kesempatan pada pihak ketiga?

Berdasarkan dengan banyak pertimbangan, hukum-nya ada di Perpres 54 tahun 2010 berikut perubahan-nya, maka di mungkin-kan memberi kesempatan paling lama 50 hari melewati tahun anggaran  dan bila mengacu pada peraturan Menteri Keuangan maksimal 90 hari, tapi karena APBD, maka lebih aman, mengacu pada Perpres tentang pengadaan barang dan jasa.

”Tapi demi meyakin-kan kajian hukum Saya buat, maka Saya berangkat ke jakarta konsultasi tentang hal itu, semua Saya kembalikan pada pihak dinas dan pptk, apa putus kontrak atau memberi kesempatan pada pihak kontraktor menyelesaikan pekerjaan tahun berikutnya serta taati persyaratan sesuai ketentuan berlaku tentang hal tersebut, namun semua terserah mereka” Tegas Dr.Supriyanto.

Secara terpisah Kadis Kesehatan Dr. Roni Sampir mengatakan, kami memberi kesempatan pada pihak pelaksana menyelesaikan pekerjaan itu dan segera melengkapi semua persyaratan administrasi sesuai aturan. (Mnt-kolonglangit)