Bawaslu Terima Permohonan Sengketa Dari Kuasa Hukum Rustam-Dicky, Putusan KPU Kabgor

Bawaslu Terima Permohonan Sengketa Dari Kuasa Hukum Rustam-Dicky, Putusan KPU Kabgor

GOSULUT.ID - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo (Kabgor) tentang tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang memutuskan calon Bupati Petahana Nelson Pomalingo tidak terbukti melakukan pelanggaran pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 berbuntut panjang.

Setelah semalam pukul 23.20 wita Bawaslu Kabupaten Gorontalo menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan dengan objek sengketa keputusan KPU nomor: 658/KPU-Kab/X/2020 tanggal 17 oktober 2020, dengan pihak pemohon pasangan calon Rustam Akili-Dicky Gobel yang di kuasakan kepada Dr. Arie Duke Widagdo SH, MH.

Saat di konfirmasi, kuasa hukum Rustam Akili-Dicky Gobel menyampaikan, pihaknya melakukan permohonan sengketa pemilihan melalui Bawaslu Kabupaten Gorontalo terkait putusan KPU.

" Mengenai laporan sengketa pemilihan melalui Bawaslu Kabupaten Gorontalo, sehubungan dengan keputusan KPU Kabupaten Gorontalo, terkait tindakan yang dilakukan oleh KPU yang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu dan malah menilai dan menganulir rekomendasi Bawaslu dengan menggunakan PKPU tentang Pemilu yang ngak ada kaitannya denga Pilkada," jelas Dr. Duke Arie saat di hubungi lewat sambungan WhatsApp pribadi, Kamis (22/10/2020).

Dan menurutnya, apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gorontalo melalui surat itu, banyak hal yang diduga dilanggar.

" Dan, banyak hal lain yang secara formil maupun materiil yang dilanggar oleh KPU Kabupaten Gorontalo, melalui surat tersebut," ujar Arie Duke.

Sementara itu, anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Alexander Kaaba,.ST. mengatakan, memang benar, jika pihaknya sudah menerima dokumen permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan yang di ajukan pasangan calon (Paslon) Rustam-Dicky.

" Se-malam benar, kami menerima dokumen permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan yang di ajukan paslon no urut 4 RA-DG yang diwakili kuasa hukumnya,"kata Ari Duke.

Alexander menambahkan, adapun objek sengketa yang di sengketakan adalah Keputusan KPU tentang tindak lanjut rekomendasi bawaslu yang dikeluarkan tanggal 17 oktober 2020. Dalam ketentuan sengketa proses pemilihan diajukan 3 hari sejak keputusan KPU dikeluarkan.

" Tahap selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan sengketa, selebihnya nanti akan kami sampaikan stelah kami melakukan verifikasi," tambahnya.***

Editor : Alwin Ibrahim