Bawaslu Kabupaten Gorontalo Gelar Pelatihan Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa  

Bawaslu Kabupaten Gorontalo Gelar Pelatihan Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa  

GOSULUT.ID - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo gelar rapat kerja teknis, penanganan, pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilihan, untuk calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo.

Kegiatan yang berlangsung di salah satu  hotel ternama di Gorontalo ini, yang hadir sebagai pembicara dari Bawaslu Provinsi yakni, Ahmad Abdulah, Rabu, (19/08/2020).

Lewat paparanya Ahmad Abdulah menyampaikan, sengketa secara cepat ini adalah hal yang baru, sebelumnya tidak di atur, namun ada beberapa kasus di lapangan harus di lakukan secara cepat dan itu perlu diatur.

" Ini adalah Persiapan apa bila di tahapan kampanye, mereka di bekali untuk penyelesaian sengketa secara cepat antar peserta di lapangan dan mereka di beri mandat untuk penyelesaikannya, "paparnya.

Dirinya berharap, pilkada 2020 yang berlangsung serentak itu bisa berjalan lancar, dan untuk Panwascam yang telah mengikuti pelatihan bisa jalankan tugas dengan baik.

" Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 berjalan dengan lancar dan Bawaslu setiap Kecamatan yang mengikuti pelatihan hari ini bisa menjalankan tugasnya masing-masing," ucap Ahmad Abdulah

Sementara itu, anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Muhamad Fajri Arsyad sebagai Kordinator defisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, membenarkan pernyataan anggota Bawaslu Propinsi terkait belum adanya peraturan penanganan, pelanggaran dan penyelesaian sengketa secara cepat.

" Peraturan ini baru saja di rilis oleh Bawaslu yang berkaitan dengan peserta, itu dapat di selesaikan secara cepat, oleh Pengawas di tingkat Kecamatan. Oleh karena itu, kegiatan ini kami langsungkan untuk memperkuat kapasitas pengawas di tingkat Kecamatan, agar saat menghadapi kampanye, mereka sudah tau apa yang akan di lakukan dan penanganannya terhitung cepat terhitung selama tiga hari, "ujarnya.

Muhamad Fajri juga  menjelaskan, peraturan  Bawaslu No 2 Tahun 2020 terkait, penyelesaian sengketa secara cepat melalui Undang undang No 10 Tahun 2006.

" Teman-teman penyelenggara yang mengikuti pelatihan, bukan hanya pengetahuan secara regulasi, tapi memberikan penekanan secara mandiri, sesuai ketentuan undang-undang diberikan kewenangan melakukan tugasnya secara mandiri dan disaat tahapan pilkada, intergritas penyelenggara itu, lebih di tingkatkan lagi, " jelasnya.***

Editor : Alwin Ibrahim