Bahas RUU Kepulauan dan Daerah Perbatasan , Alkatiri : Kabupaten Kepulauan Talaud Adalah Salah Satu Prioritas

Bahas RUU Kepulauan dan Daerah Perbatasan , Alkatiri : Kabupaten Kepulauan Talaud Adalah Salah Satu Prioritas

Foto : Wakil Ketua Komite I DPD RI, Djafar Alkatiri saat menyampaikan RUU Kepulauan dan Luas Wilayah Laut, di Aula Paripurna DPRD Kab. Kepl. Talaud

Peliput : Frendy Sapoh

GOSULUT TALAUD--Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesi, Djafar Alkatiri melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka pembahasan Rancangan Undang - Undang (RUU) Kelautan dan Luas Wilayah Laut Indonesia. Senin (31/8/2020)

Dihadapan seluruh peserta yang hadir di aula DPRD Kab. Kepl. Talaud, Alkatiri menuturkan bahwa RUU yang saat ini sudah masuk dalam prolegnas 2020. "Tujuan kami kesini untuk mendapatkan masukan dari pemerintah Kab. Kepl. Talaud dan masyarakat, dalam rangka pembahasan RUU daerah kepulauan. RUU kepulauan ini adalah satu satunya RUU yang masuk proleknas 2020 dari inisiatif DPD," ungkap Alkitiri.

Alkatiri juga menuturkan, wilayah indonesia ini adalah wilayah yang di taburi oleh emas dan muatiara laut karena luas laut kita adalah 5,8 juta. Alkatiri juga tak menampik, jika selama ini banyak aturan yang betul - betul di aplikasikan di masyarakat.

"Ada keterbatasan-keterbatasan dalam pelaksanaaan aturan, tidak semua aturan dan perundang-undangan itu betul-betul di pakai, tapi tentu ada dukungan materi - materi kondisi sosiologis membuat undang-undang itu harus ada pendekatan sosiologis, di samping pendekatan formal dan material yang lain. Dan untuk pende lanjut Alkatiri.

Terkait hal itu, Bupati Kepulauan Talaud, Elly Engelbert Lasut sangat mendukung adanya RUU Kelautan yang mendukung wilayah kepulauan. "Patut kita ketahui bahwa Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah daerah kepulauan, dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, dan juga kita adalah daerah yang disebut di dalam beberapa pandangan pemerintah pusat, adalah daerah rawan bencana," tukas E2L

"Tentunya ini di dalam upaya kita membangun Kabupaten Kepulauan Talaud perlu diselaraskan dengan kebijakan dari pemerintah pusat, dan inilah yang kita harapkan dapat diperjuangkan oleh para anggota DPD kita, agar kepentingan warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud itu bisa masuk dalam perhitungan dana alokasi umum dengan menghitung wilayah laut," timpal E2L

E2L pun berharap agar secepatnya RUU tersebut dapat segera ditetapkan, agar wilayah Kepulauan termasuk Kabupaten Kepulauan Talaud, mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat "Kita harapkan RUU ini segera tercetus, dan perangkat undang-undang kepulauan yang dapat berpihak pada kebijakan pembangunan termasuk di Kabupaten Talaud, dan lewat kebijakan keuangan pemerintah pusat dengan menghitung luas wilayah laut kita dapat menjadi kontribusi sebagai modal untuk membangun Kabupaten Kepulauan Talaud," pungkas E2L. (FS/YW)