APBD-P Pemkab Talaud Tak Kunjung Disetujui, Djekmon Amisi : Pemprov Sulut Lalai

APBD-P Pemkab Talaud Tak Kunjung Disetujui, Djekmon Amisi : Pemprov Sulut Lalai

Caption Foto : Jekmon Amisi Wakil Ketua DPRD Talaud

 

TALAUD - Sejumlah program pemerintah daerah Kabupaten Kepulawan Talaud tersendat, karena belum disetujuinya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (15/10/2020)

Hal ini mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, Djekmon Amisi. Dirinya menilai bahwa hal itu terjadi karena kelalaian pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

"Pemprov Sulut lalai dalam memproses APBD-P kabupaten/kota. Seharusnya dalam waktu 15 hari, Pemprov sudah harus mengeluarkan SK tentang APBD-P, tapi sampai hari ini, sudah lewat waktu, Pemprov belum mengeluarkan SK terkait APBD-P kabupaten/kota," ujar Amisi.

Menurutnya, akibat hal tersebut, pemerintah kabupaten/kota, khususnya Pemkab Talaud, terhalang dalam penggunaan APBD-P.

"Apakah ini karena pergantian Gubernur Sulut ke Plt Gubernur Sulut atau ada faktor lain? Itu yang tahu hanya Pemprov Sulut," tuturnya.

Tak hanya itu, ia juga menyentil kebijakan dari Pemprov Sulut dalam mengevaluasi APBD-P; yang tidak melibatkan DPRD kabupaten/kota. Ditegaskan, ini merupakan bentuk pelecehan terhadap DPRD kabupaten/kota. Karena dalam pembahasan setiap APBD atau APBD-P, itu dibahas bersama-sama antara Banggar DPRD dan TAPD.

"Ketika dalam proses evaluasi dari Pemprov dan tidak melibatkan unsur DPRD, maka itu adalah upaya melecehkan. Seharusnya Pemprov Sulut melibatkan DPRD kabupaten/kota. Karena yang tahu di daerah itu DPRD kabupaten/kota," tegas Amisi.

Ditambahkan, ia mempertanyakan alasan dari Pemprov Sulut bahwa tidak melibatkan DPRD kabupaten/kota; karena ada pembatasan peserta rapat, sebab dalam masa pandemi Covid-19.

"Karena justru saat pembahasan dalam evaluasi Pemprov Sulut dalam foto-foto yang di-upload di jejaring sosial oleh teman-teman Pemkab Talaud, lebih dari 30 orang. Kemudian seharusnya DPRD kabupaten/kota melalui perwakilan pimpinan DPRD bida ikut bersama-sama melakukan pembahasan," pungkas Amisi.*** (FS/YW)