Apa Keputusan Bawaslu Kabgor Terhadap Perkara Mahar Politik Dilaporkan Risno Yusuf ?

Apa Keputusan Bawaslu Kabgor Terhadap Perkara Mahar Politik Dilaporkan Risno Yusuf ?

GOSULUT.ID - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo (Kabgor) gelar press realese penanganan laporan dugaan pelanggaran “Mahar Politik" pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo.

Lewat kesempatan ini, Ketua Bawaslu Wahyudin M. Akili yang di dampingi jajaran Gakkumdu memaparkan, sebelumnya Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah menerima laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan pada tanggal 8 September 2020 pukul 12.14 Wita dengan pelapor an. Risno Yusup dengan terlapor 3 orang politisi atau anggota Partai Politik yaitu sdr Hamid Kuna,
Jayadi Ibrahim, dan sdr. Tomi Ishak

" Bawaslu Kabupaten Gorontalo setelah meneliti syarat formil dan materil laporan dan meregistrasi dengan nomor registrasi
08/LP/PB/Kab/29.04/IX/2020, selanjutnya melakukan Pembahasan pertama dengan unsur kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakkumdu dengan pasal yang dipersangkakan yaitu
pasal 187 B jo pasal 47 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang menyatakan "anggota partai politik/anggota gabungan
partai politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses
pencalonan gubernur dan wakil Gubemur, Bupati dan Wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada
pasal 47 ayat 1 dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lambat 72 bulan dan denda paling sedikit 300.000.000 dan paling banyak 1.000.000.000,"paparnya di hadapan awak media, Senin (14/09/2020).

Lebih lanjut, Wahyudin menyampaikan, telah dilakukan pemeriksaan/ Klarifikasi terhadap 1 orang pelaporan sdr Risno Yusup, 3 orang terlapor masing -masing sdr Hamid

Kuna, Sdr Jayadi Ibrahim, sdr Tomi Ishak, 3 orang saksi yang diajukan pelapor serta 1 orang saksi Ahli Pidana dengan cara
langsung dan/atau daring.

" Dalam proses klarifikasi terungkap bahwa pelapor an. Risno Yusup belum pernah memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada para terlapor yang merupakan anggota partai politik, setelah dilakukan kajian dengan mempelajari seluruh keterangan dan fakta dalam pembahasan ke Il Sentra Gakkumdu terhadap kualifikasi delik pasal 187 B jo pasal 47 ayat 1 dan ayat 4 Undang-
Undang 10 tahun 2016 termasuk dalam kualifikasi jenis tindak pidana/Delik Materil, dimana harus ada akibat atau perbuatan yang
nyata menerima atau memberi imbalan dalam proses pencalonan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota ,"ucap Wahyudin.

" Terkait pasal 47 ayat 1 dan ayat 4 merupakan dua bentuk delik
tindak pidana yang memiliki hubungan kausalitas, sehingga jika terjadinya penerimaan imbalan secara nyata oleh para terlapor sdr Hamid Kuna, sdr Jayadi Ibrahim, sdr Tomi Ishak maka terhadap bentuk perbuatan memberi yang juga dilarang dalam ketentuan pasal 47 ayat 4 tidak terjadi pula, oleh karenanya terhadap perbuatan dan/atau Tindakan dari pelapor saudara Risno Yusup tidak dapat dimitai pertanggungjawaban hukum, " sambung Wahyudin.

Oleh karena itu, kata Wahyudin, disimpulkan proses penanganan laporan dengan nomor registrasi 08/LP/PB/Kab/29.04/IX/2020 dihentikan karena tidak terpenuhinya unsur pada pasal yang dipersangkakan ( pasal 187 B jo Pasal 47 ayat 1) yaitu unsur " Memberi Imbalan" dengan kata lain tidak ditemukan Peristiwa hukum Pemberian Imbalan secara Nyata dalam Bentuk apapun pada Proses pencalonan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Gorontalo yang diusung 3 Partai Politik,"ujarnya.

Dirinya menuturkan, akan membuka ruang pada seluruh masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran pemilu saat Pilkada 2020.

" Bawaslu Kabupaten Gorontalo membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang terjadi di setiap tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo
tahun 2020, " tutur Wahyudin.***

Editor : Alwin Ibrahim.