Antara Ucapan Trimah Kasih Dan Gratifikasi Serta Kasus Korupsi

Antara Ucapan Trimah Kasih Dan Gratifikasi Serta Kasus Korupsi

Salam Redaksi -www.gosulut.id - Viralnya sebuah tanda terima kasih yang sekarang menjadi guyonan setiap orang, saat bertemu di mana saja.

Guyonan itu lebih di akibat-kan lagi, karena di duga sebuah kekecawaan orang melihat bahwa perbuatan sudah menjurus pada gratifikasi, tapi malah menjadi hal biasa di mata para aparatur Tim Siber Pungli di Negara Republik Indonesia yang di bentuk sampai di setiap daerah.

Bisa saja pola kebiasaan demikian akan terus tumbuh di setiap daerah, karena semakin kurangnya kepedulian semua pihak dalam menyuarakan sebuah kebenaran atau sudah susah keadilan di dapat, karena orang lebih mengedepankan transaksional dalam meredam semua perbuatan mereka lakukan.

Akibatnya hukum hanya bisa mengorbankan fakta yang terlihat dan sulit mengungkap dalang dari segala perbuatan yang selalu berdalih tak cukup bukti atau lebih banyak kuti kuti.

Dugaan ini wajar bila di alamatkan pada para penegak kebenaran dan keadilan, sebab pekerjaan mereka lebih mulia demi menyelamatkan kehancuran yang lebih besar di muka bumi.

Sampai kapan perbuatan demikian di hentikan oleh para penyelengara kebijakan baik dari pusat sampai daerah. Rakyat telah jenuh dan menanti penegakan hukum menjalankan tugasnya, tanpa pandang bulu hanya untuk melindungi penguasa.

Semoga hadir-nya Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang baru, dapat memberi warna baru lagi dalam pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi yang tumbuh subur di Provinsi Gorontalo.

Dan bagaimana penyelesaian semua Kasus Korupsi yang mengemparkan rakyat Provinsi Gorontalo, seperti GORR, Pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo dan Kasus Bansos Kabupaten Bonebolango yang terus di soroti oleh pengiat anti korupsi dalam penetapan tersangka-nya serta kasus kasus lainnya.

Bahkan KPK yang turut mengawasi 10 Kasus Besar yang ada di Provinsi Gorontalo, se akan tak berdaya dan tak mampu berbuat apa apa, ada apa sebetulnya?

Hanya mereka para penegak hukum yang tahu kenapa, apalagi satu pasal di sarankan oleh KPK dalam suvervisi kemarin bersama Mantan Kejati Gorontalo, Dr. Firdaus Dewilmar di kantor kejaksaan yang di sambut demo, sulit di buktikan.

Moga aja KPK akan mengawasi jalannya sidang yang akan di gelar di Pengadilan Tipikor Gorontalo. Dan terus mengawasi kasus kasus yang belum terselesaikan, segera cepat selesai, bukan hanya habis dalam pemberitaan media.

Apalagi menyangkut perbuatan para pelaku tindak pidana yang memiliki kemampuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan mereka dari hasil tindak pidana korupsi dan gratifikasi.

Para pelaku lebih jeli menyembuyikan
Harta Kekayaan dari hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum, akibatnya mereka leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan untuk kegiatan merugikan rakyat.

Tak heran tindak pidana PENCUCIAN UANG dapat mengancam stabilitas ekonomi, bahkan bisa membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.***