Aneh Soal Pajak Antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan Sawit Beda Tafsir

Aneh Soal Pajak Antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan Sawit Beda Tafsir

Laporan Wartawan www.gosulut.id, Maman Ntoma

 

GoSulut.Id – Limboto - Polemik besaran kontribusi wajib pajak (WP) antara investor perusahaan sawit dengan pihak terkait pemerintah daerah sebagai regulator dan eksekutor Undang-undang.

Sangat aneh jika konflik perpajakan antara kedua belah pihak ini hanya Berakhir di soal beda tafsir dan beda pemahaman, ungkap salah pengiat anti korupsi di daerah ini Charles Ishak.

Harusnya pihak Pemerintah dibawah kepemimpinan Bupati Nelson Pomalingo, lebih tegas di konteks penegakkan aturan perpajakan. Bukan sebaliknya, hanya berakhir di saling klaim, pihak mana yang benar sudut pandangnya.

”Regulasi soal pajak sudah ada dan terang benderang apa yang diperintahkan, oleh karena itu kedua belah pihak wajib tunduk dan patuh atasnya, ucap Charles Ishak di redaksi www.gosulut.id.

Kendati-pun polemik ini tidak dapat dimediatif, maka ada peradilan sebagai ruang penyelesaiannya, yakni sengketa pajak antara wajib pajak (WP) dengan pejabat yang berwenang mengeluarkan putusan.

”Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-undang  Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 2 UU No 14 Tahun 2002, menentukan bahwa, pengadilan pajak sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak" Jelas Charles Ishak.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 5 UU No 14 Tahun 2002 menentukan bahwa, sengketa pajak, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang, sebagai akibat dikeluarkan-nya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan pada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Pertanyaannya kemudian, apakah para pihak telah menempuh jalur hukum tersebut sebagaimana amanah ketentuan Undang-undang?

”Jika hal demikian tidak pernah dilakukan sama sekali oleh kedua belah pihak, maka hemat saya adalah aparat penegak hukum Kepolisian maupun Kejaksaan dan KPK sudah dapat menyelidiki permasalahan pajak ini” Kata Charles Ishak.  

Selaku warga negara yang taat pajak, hanya bisa mengingatkan bahwa Penerimaan Pajak adalah salah satu penerimaan negara/daerah.

Dalam UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pasal 1 angka 1, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Kemudian dipertegas kembali oleh regulasi tindak pidana korupsi, sebagaimana UU No 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat 1.

”Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 Tahun dan paling lama 20 Tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak satu milyar” Tegas Charles Ishak di www.gosulut.id.