Aktivis'98 Soroti Penanganan Kasus Pencabulan Anak Yang Diduga " Diperlambat" Kejari Dan Polres Talaud

Aktivis'98 Soroti Penanganan Kasus Pencabulan Anak Yang Diduga " Diperlambat" Kejari Dan Polres Talaud

Aktivis Pergerakan'98 dan Ketua KPW PRD Sulut Jim R Tindi

Peliput : Frendy Sapoh

GOSULUT TALAUD- Penanganan kasus pencabulan anak di bawah umur yang dialami keluarga Alni Businti (39), warga desa Dampulis Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud, dinilai oleh sejumlah pihak sengaja dipersulit oleh para penegak hukum. kasus ini melibatkan BL alias Benny, salah satu ASN di Sekretariat Dewan Kab. Kepl. Talaud yang merupakan tersangka pencabulan terhadap SRB alias Rahel, yang masih berstatus anak di bawah umur.

"Kami keluarga sudah beberapa kali bolak balik kejaksaan negeri kepulauan Talaud, dan Polres Kepl. Talaud, untuk mempertanyakan penanganan kasus ini. Namun jawabanya tetap sama. Kami sudah tidak tau apalagi yang bisa kami lakukan untuk mencari keadilan dan kemana lagi akan mengadu," ungkap Alni Businti, ibu korban SRB.

dirinyapun merasa, penegak hukum sengaja memperlambat penanganan kasus ini. "Mungkin karena kami orang susah (miskin), yang tak punya uang, untuk membayar mereka yang disebut penegak hukum. Sehingga kasus kami diperlambat penanganannya," tukas Alni saat ditemui di oleh Media ini, di rumah kerabatnya di Melonguane.

Alni menuturkan berkas perkara kasus ini sudah tiga kali dikembalikan, oleh pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud dengan alasan belum cukup bukti. "Mereka minta visum sebelum melahirkan, sedangkan kasus ini dilaporkan sesudah korban melahirkan. Hal itu kami rasa tidak masuk akal. Jangan - jangan itu jadi tameng dari oknum penegak hukum, untuk membebaskan pelaku," imbuh Alni.

Hal ini membuat Jim R. Tindi, salah satu aktivis'98 angkat bicara. "Ini sangat memiriskan, karena keluarga harus bekerja keras mencari keadilan. Kalau Polres Kepulauan Talaud Dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud, memahami bahwa Kekerasan terhadap anak adalah merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime), tentunya hal ini tak akan terjadi," Ujar Jim R.Tindi, aktivis pergerakan'98.

Tindi menduga ada "permainan" yang sedang dimainkan oleh oknum - oknum aparat penegak hukum dalam penanganan kasus ini. "Kasus ini akan menjadi perhatian kami, dan kami akan mempertanyakan proses penanganannya sampai pada Tingkat Polda Sulut dan Kejati Sulut," tukas Tindi.

"Kami juga akan meminta dukungan NGO yang bergerak dalam Perlindungan Ibu dan Anak untuk ikut mengawal kasus ini, hingga pihak korban mendapatkan keadilan, bukan dipermainkan seperti ini," tegas, Ketua KPW PRD Sulut itu.