Penetapan Tersangka GORR Dan DPRD Terus Di Sorot, Fanly Katili : Nantinya KPK Jangan Tutup Mata Jalannya Sidang Tipikor Gorontalo

Penetapan Tersangka GORR Dan DPRD Terus Di Sorot, Fanly Katili : Nantinya KPK Jangan Tutup Mata Jalannya Sidang Tipikor Gorontalo

Liputan Khusus : Yance Harun

Editor : Mnunu Tangguda

 

 

 

 

GoSulut.ID  - Kota Gorontalo - Harapan masyarakat terkait banyak kasus yang terus di dalami oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo di bawah Kepemimpinan, Firdaus Dewilmar.

"Dukungan dan impian para pengiat anti korupsi di daerah, setelah Dr. Firdaus Dewilmar duduk menjadi Kejati Gorontalo, agar dapat menyelesaikan segala kasus yang belum selesai sejak 2015 s/d 2017 yang menjadi pengawasan KPK, di proses secara baik dan benar," kata Ketua Studi Pancasila dan Konstitusi (SPASI) Fakultas Hukum Unisan Gorontalo, Fanly Katili.

Namun harapan dan impian kembali menjadi pertayaan, setelah beberapa kasus yang di tetapkan tersangka menjadi sorotan public.

"Semoga Mata Telinga KPK, terus mengawasi segala perkara penanganannya menjadi pertanyaan public, sehingga penetapan tersangka juga harus menjadi pantawan KPK. Dan termasuk jalan-nya persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor nanti," Sambungnya.

Fanly Katili menambahkan, terkait 10 Kasus Besar belum terselesaikan, yang menjadi pengawasan KPK. Seperti Kasus Pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo, Bansos Bonebolango, Kasus GORR. Merupakan perkara yang ditangani Kejati Gorontalo, yang di supervisi oleh penindakan KPK, guna membahas penyelesaian kasus-kasus itu.

"Beberapa jumlah Kasus Korupsi menarik yang pernah dirilis oleh Kejati Gorontalo, seperti Pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo dan Bansos Bonebolango dan GORR. Khusus Pembangunan Kantor DPRD kabupaten Gorontalo harus-nya-pun menjadi skala prioritas dalam penyelesaian, sebelum Kejati Gorontalo, Firdaus Dewilmar pindah tugas. Kasus ini setiap pergantian Kejati Gorontalo, selalu di buka tutup. Bahkan pekerjaannya selama bertahun tahun tak selesai selesai, nyata kini telah terdapat unsur Kerugian negara berdasarkan hasil Audit investigasi BPK," ungkap Fanly Katili.

Aneh-nya dalam berita yang sempat dilansir media di Provinsi Gorontalo, kasus Pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo mankrak akan di limpahkan ke pengadilan.

"Namun ironisnya, selain beberapa TSK yang kini sudah beralih menjadi Saksi, ada beberapa hal yg terkesan  mengganjal. Dimana berdasarkan Hasil Audit BPK menyatakan telah terjadi Kerugian negara sekitar 1,6  M Lebih. Dan menurut Hasil audit BPK, ada dua orang yg paling bertanggung jawab Penuh dalam pembangunan Proyek ini,  yakni DBA dan ZH yang keduanya adalah Mantan Bupati di Gorontalo dan direktur  PT. Zanur Prima Jaya, Namun keduanya hingga saat ini masih dalam kapasitas sebatas saksi,"Tambahnya.

Fanly Katili mengatakan, perlu di ingat bahwa unsur korupsi itu ada pada penyelenggara negara. Nah siapa saja yang menjadi Penyelenggara negara???  Berdasarkan amanat  UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara  yang Bersih dan Bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme, Pasal 2 telah dinyatakan salah satunya adalah Gubernur atau Kepala daerah. Nah secara Implisit dalam sistem pemerintahan bahwa unsur penyelenggara negara berada hingga ke tingkatan Sekda.

"Menjadi pertanyaan, mengapa dalam kasus Pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo ini hanya para Pelaksana teknis dalam penyelenggara Proyek yang ditetapkan sebagai Tersangka? Pertanyaan kemudian muncul lalu bagaimana hasil Audit BPK yang secara gamblang mengungkap, bahwa Orang yang Paling Bertanggung Jawab dalam Pelaksanaan Proyek ini adalah DBA dan ZH,"ujar Fanly Katili.

Harusnya kasus ini sudah lama dilimpahkan. Karna hasil Audit BPK telah keluar sejak tahun 2007. Setidak-nya Kajati Gorontalo sudah mampu mengungkap siapa AKTOR UTAMA yang paling bertanggung jawab pada kasus ini berdasarkan Hasil Audit Investigasi BPK: No. LAP-2377/PW18/5/2007,  Tanggal 23 Agustus 2007.

"Namun Kasus Pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo dan Kasus GORR, adalah dua contoh kasus begitu unik ditangani oleh Kejati Gorontalo. Alasannya, disisi lain kasus GORR yang belum ada Hasil Audit Kerugian Negara,  tapi sudah ada penetapan tersangkanya. Sedangkan untuk Kasus Pembangunan Kantor  DPRD Kabupaten Gorontalo yang telah mempunyai hasil audit Investigasi BPK sejak tahun 2007 sampai hari ini belum mampu menyeret Aktor Intelektual sebagai Tsk, yang sebenarnya bertanggung jawab dalam kasus berbandrol sekitar 14 Milyar. Belum lagi kasus Bansos Bonebolango, apakah melampaui seperti di dua kasus di atas nasibnya,"tegas Fanly Katili.

Sampai turun-nya berita ini, belum ada penjelasan secara resmi dari pihak Kejaksaan Tinggi Gorontalo.***